POLMAN, RADAR SULBAR — Puluhan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAI DDI Polewali Mandar (Polman) mengelar aksi demo ditiga titik yakni Kantor PDAM Wai Tipalayo, DPRD Polman dan Kantor Bupati Polman, Senin 21 April 2025.
Dalam demo ini, PMII mendesak Pemkab Polman melakukan evaluasi kinerja terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Wai Tipalayo dan UPTD Sentra Pengolahan.
Karena PDAM Wai Tipalayo dan UPTD Sentra Pengolahan yang diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru sebaliknya sebagai beban daerah. Karena selama ini terus mendapatkan kucuran anggaran dari Pemkab tetapi tak menyetor PAD.
“Kedua lembaga ini diharapkan dapat menyumbang PAD tetapi tak ada. Selain itu pengolaan keuangan PDAM dan Rumah Kemasan UPTD Sentra Pengolahan tidak tranparan,” ujar kordinator aksi PMII Polman, Ali Wardana.
PMII menuntut evaluasi dan audit terhadap Direktur PDAM Wai Tipalayo dan Kepala UPTD Sentra Pengolahan Rumah Kemasan, terkait dugaan pengelolaan anggaran yang tidak jelas.
Mahasiswa menyoroti kegagalan kedua lembaga ini dalam menyelesaikan masalah daerah. Dalam aksi ini mahasiswa juga menuntut agar Direktur PDAM Wai Tipalayo dievaluasi. Kemudian mendesak Inspektorat untuk melakukan audit terhadap Direktur PDAM terkait pengelolaan anggaran.
PMII juga mendesak Pemkab Polman untuk mengevaluasi kinerja Kepala UPTD Sentra Pengolahan Rumah Kemasan. Selain itu mendesak Inspektorat untuk melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran di UPTD Sentra Pengolahan.
“Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa BUMD, yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah dan penyedia layanan publik, tidak berfungsi sesuai harapan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran,” jelas Ali Wardana.
Staf PDAM Wai Tipalayo Aris menyambut baik aksi unjukrasa PMII Polman, Ia mengaku senang dengan kedatangan mahasiswa, sekiranya melalui aksi ini PDAM dapat mendapat perhatian dari Pemda dan DPRD.
Sementara itu, Direktur PDAM Wai Tipalayo Muhammad Fadly juga memberikan ucapan terima kasih kepada mahasiswa karena adanya aksi demonstrasi ini. Ia menyampaikan aksi demontrasi ini pertama sejak keberadaan PDAM dimana sebelumnya tidak pernah ada, yang menurutnya saat ini naik satu tingkat terkait keterbukaan informasi.
Fadly menjelaskan bahwa selama ini bantuan dari Pemkab Polman bukan dalam bentuk uang tapi penyertaan modal. Berupa bangunan fisik yang sumber anggarannya dari APBN yang diserahkan ke Pemkab lalu dikelola oleh PDAM.
“Fasilitas yang diberikan oleh Pemkab itu yang kami kelola sebagai modal melanjutkan perusahaan ini. Dalam 10 tahun terakhir pemkab belum pernah melakukan penyertaan modal ke PDAM,” jelas Fadly.
Ia juga menyampaikan aturan yang ada PDAM belum wajib memberikan deviden ke daerah dan ini ditegaskan dalam rekomendasi BPKP beberapa waktu lalu.
Massa PMII kemudian melanjutkan aksi unjukrasa ke DPRD Polman dan diterima langsung oleh anggota Komisi II DPRD Polman Abd Muin Saleh didampingi Syarifuddin.
“Kita akan panggil PDAM dan UPTD Sentra Pengolahan Rumah Kemasan. Kita akan fasilitasi pertemuan mahasiswa dengan kedua pihak tersebut,” terang Abd Muin Saleh.
Dalam kesempatan tersebut PMII Polman juga menyampaikan kondisi rumah kemasan yang tidak beroperasi karena ada salah satu mesin yang rusak. Usai melakukan demo di DPRD Polman, mahasiswa melanjutkan aksinya di Kantor Bupati Polman. Dalam aksi ini mahasiswa sempat bersitegang dengan Satpol PP. (arf/mkb)
