MAJENE. RADAR SULBAR – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Barat (Orwil) bekerjasama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menggelar kegiatan Dialog Tematik bertajuk “Akselerasi Pembangunan Daerah: Kolaborasi untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Selasa 22 April 2025.
Kegiatan ini merupakan rangkaian ICMI Goes to Campus sebagai upaya strategis mempertemukan pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan langkah nyata percepatan pembangunan yang inklusif.
Dialog yang digelar di kampus Unsulbar ini dihadiri oleh Ketua ICMI Orwil Sulbar, Dr. St. Suraidah Suhardi, Wakil Bupati Majene Dr. Andi Rita Mariani, dan Rektor Unsulbar, Prof. Muhammad Abdy, serta sejumlah akademisi dan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Ketua ICMI Sulbar Dr. Suraidah Suhardi menekankan bahwa tantangan utama pembangunan daerah saat ini meliputi ketimpangan, rendahnya inklusi sosial, serta lemahnya komitmen terhadap prinsip keberlanjutan.
“ICMI hadir sebagai center of excellence umat dan mitra strategis pembangunan. Kegiatan ini adalah bagian dari program ICMI Goes to Campus, dan Unsulbar menjadi titik kedua setelah STAIN Majene,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor Unsulbar Prof. Muhammad Abdy mengapresiasi peran ICMI dalam memfasilitasi dialog tematik yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, kehadiran ICMI memberi ruang strategis bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan.
“Dengan potensi sumber daya manusia dan banyaknya hasil riset dari Unsulbar, kami siap menopang pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam menata arah pembangunan yang berbasis data dan kajian ilmiah,” ujar Abdy.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan pembangunan. Ia menyebut pelibatan perguruan tinggi sebagai mitra adalah langkah penting yang akan terus didorong oleh Pemda.
“Pemda berkomitmen mendorong percepatan pembangunan daerah termasuk pelibatan perguruan tinggi dalam berbagai proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menuju pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)
