MAMUJU, RADAR SULBAR –Penyaluran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra dikeluhkan warga. Hal ini mendapat respon Pemda, Pemprov Sulbar langsung turun tangan.
Diketahui pasokan air bersih terganggu karena infrastruktur milik PDAM rusak akibat banjir. Untuk itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka bakal menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur PDAM Tirta Manakarra.
“Nanti saya kasih anggaran BTT untuk penanganan, supaya segera tertangani persoalan air bersih di Kota Mamuju ini,” kata Suhardi saat menghadiri Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RKPD 2026 di Aula Kantor Bupati Mamuju, Kamis , 17 April 2025
Persoalan air bersih ini ramai dibicarakan di media sosial dan langsung ditanggapi oleh orang nomor satu di Sulbar itu.
“Saya lihat di media sosial banyak macam-macam isu dan lain sebagainya. Ibu, bupati sudah jawab. Dan memang tidak semudah menurunkan anggaran. Tapi hal-hal yang seperti itu adalah diskresi,” kata Suhardi
Dia juga menjelaskan, keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten menjadi alasan Pemprov ikut turun tangan.
“Bupati kan terbatas dananya, jadi kita bantu dari provinsi dengan anggaran BTT. Karena itu akibat bencana kemarin,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyambut baik dukungan dari Pemprov.
Ia menjelaskan bahwa kerusakan jaringan PDAM sudah terjadi sejak gempa beberapa tahun lalu, dan makin parah setelah bencana terbaru.
“Dan itu masalahnya tidak sesimpel yang kita lihat, jadi berdasarkan laporan mereka bahwa sumber air dari PDAM itu memang dari gempa-gempa itu sudah banyak yang kerusakan, hampir sebagian besar rusak karena memang satu faktor usia dan faktor gempa kemarin,” ucap Sutinah.
Menurutnya, perbaikan memang sudah dilakukan bertahap selama masa pemerintahannya, namun bencana kembali merusak sumber air utama yang menyuplai kebutuhan warga kota.
“Ternyata kemarin karena bencana lagi sehingga intak atau sumber air yang memang mensuplai untuk khusus kebutuhan kota itu rusak berat. Dan itu tidak serta merta membutuhkan 2-3 bulan, tapi membutuhkan waktu yang lama,” lanjutnya.
Ia juga menyebut, proses perbaikan membutuhkan biaya besar. Pernyataan gubernur untuk segera mengajukan bantuan menjadi sesuatu yang sangat bernilai mengingat kendala ketersediaan air bersih bagi masyarakat sudah harus diselesaikan.
Sutinah menjelaskan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan PDAM untuk mengetahui kebutuhan anggaran secara pasti.
“Kami belum bisa menyampaikan karena saya akan berdiskusi dengan teman-teman PDAM. Berapa memang anggaran dibutuhkan oleh mereka dan habis itu kita langsung serahkan ke Pak Gubernur,” tutupnya. (jaf)
