POLMAN RADAR SULBAR — Dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dan industrialisasi kakao, Bupati Polewali Mandar (POLMAN) Samsul Mahmud melakukan pertemuan dengan Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Jumat 11 April di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat.
Pertemuan Bupati Polman dengan Menteri Transmigrasi RI dalam rangka sinkronisasi perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kecamatan Tubbi Taramanu.
Dalam pertemuan ini, Bupati Polman didampingi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Polman M. Irdan Natsir. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Polman Samsul Mahmud menyampaikan langsung sejumlah usulan program dan kegiatan ketransmigrasian di Polman kepada Menteri Transmigrasi RI, M Iftitah Sulaeman.
Diantaranya usulan Bupati Polman yakni perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi Tubbi Taramanu Polman. Kemudian Pembangunan industrialisasi kakao di kawasan transmigrasi Tubbi Taramanu demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adanya pembangunan transmigrasi di wilayah pesisir pantai Polman agar pembangunan transmigrasi juga dirasakan oleh masyarakat pesisir. Bupati juga meminta agar perkebunan kakao yang masuk dalam status kawasan hutan dapat dibantu dibebaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaeman menyambut baik usulan dan permintaan Bupati Polman dalam mendorong pengembangan kawasan transmigrasi. Bahkan Menteri Iftitah Sulaeman menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah-langkah percepatan pembangunan ketransmigrasian di Kabupaten Polman. Selain itu akan segera menyiapkan waktu untuk berkunjung ke Polman untuk melihat potensi kawasan transmigrasi di Kecamatan Tubbi Taramanu agar dapat dikembangkan. Termasuk percepatan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan transmigrasi dan hilirisasi kakao.
Menteri Transmigrasi RI juga menekankan agar program transmigrasi didaerah agar dispesifikkan pada RPJMD daerah agar dapat disinkronkan dengan program transmigrasi pemerintah pusat.
Dalam pertemuan ini, Menteri Transmigrasi didampingi Direktur Jenderal PPK Trans, Dr Sigit Mustafa Nurdin, Sekertaris Direktur Jenderal PPK Trnas, Rajuber Prihatin, Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Elis Sampe Andi, Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Ria Fajarianti, Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Robi Suherman Ponglabba,; Direktur Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi, Sofyan Hanafi, dan Penelaah Teknis Kebijakan, Hermawan Dimas Agus Priyambodo. (rls/mkb)
