MAMUJU, RADAR SULBAR – Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengukuhkan Ny. Harsinah Suhardi sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulbar, Ketua Pembina Posyandu, serta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar untuk masa jabatan 2025-2030.
Pengukuhan ini dirangkaikan dengan pelantikan Ketua TP PKK enam kabupaten oleh Harsinah Suhardi, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin, 24 Maret 2025.
Ketua TP-PKK kabupaten yang dilantik antara lain: Adel Welem Sambolangi, Hj. Indrayanah Samsul, Hj. Najma A. Syukri, Andi Hamdiah dan Hj. Asriani Arsal.
Ketua TP PKK Sulbar Harsinah berharap Ketua TP PKK Kabupaten yang baru saja dilantik dapat mengembangkan program TP-PKK, Posyandu, dan Dekranasda yang sejalan dengan program pemerintah.
“Khususnya dalam penurunan angka stunting, pengembangan usaha ekonomi produktif berskala rumah tangga, serta peningkatan pendidikan dasar keluarga,” ujar Harsinah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TP-PKK dengan pemerintah daerah.
“Saya mengharapkan bapak bupati selaku Ketua Pembina TP-PKK Kabupaten dapat memberikan dukungan dan fasilitas terhadap program-program PKK, Posyandu, dan Dekranasda,” tambahnya.
Selain TP-PKK, Harsinah Suhardi juga meminta para Ketua Dekranasda yang baru dilantik segera membentuk kepengurusan di masing-masing kabupaten sesuai AD/ART Dekranasda 2020. Ia berharap Dekranasda dapat aktif dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah, terutama dalam sektor kerajinan berbasis kearifan lokal.
Untuk pembinaan Posyandu, Harsinah Suhardi menginstruksikan agar dilakukan pemetaan prioritas program yang mencakup ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemberian makanan bergizi, serta peningkatan layanan Posyandu dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Saya juga menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam pelaksanaan program. Pemanfaatan teknologi seperti edukasi daring bagi kader PKK dan Posyandu, serta sistem informasi yang efektif dan akuntabel, akan membantu meningkatkan kualitas layanan,” jelasnya.
Harsinah mengingatkan bahwa program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan TP-PKK, Posyandu, dan Dekranasda.
Ia berharap koordinasi antara organisasi ini dengan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
“Dengan dukungan penuh dari semua pihak, saya optimis TP-PKK, Posyandu, dan Dekranasda dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulbar,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, Ketua DPRD Sulbar, unsur Forkopimda, Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Bupati Polman Syamsul Mahmud, Bupati Majene A. Syukri, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana, serta para kepala OPD dan tamu undangan lainnya. (jaf)
