MAMUJU, RADAR SULBAR – Akademisi Kebijakan Publik Unsulbar sekaligus Dosen FISIP Hukum Unsulbar, Farhanuddin menekankan pentingnya peran pemerintahan baru di Sulawesi Barat untuk terus mendorong hadirnya investor demi tumbuh berkembang suatu daerah.
Sulbar sebagai daerah yang memiliki potensi dengan pertanian, perkebunan dan perikanan perlu didorong pertumbuhannya dengan menarik investor. Ia sependapat dengan pernyataan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengenai hilirisasi.
Farhanuddin menjelaskan bahwa hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah produk hasil bumi melalui pengolahan lebih lanjut. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya akan meningkatkan pendapatan petani dan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengembangkan industri lokal, serta memperkuat daya saing global.
“Pengembangan industri pengolahan akan membawa manfaat besar, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan,” ujarnya dalam diskusi terbatas bersama tim komunikasi Astra Agro dan media di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat, 14 Maret 2025.
Ia menyoroti tantangan bagi pemerintahan baru Sulbar hasil Pilkada 2024, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui indikator seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Nilai Tukar Nelayan.
Berdasarkan data Kanwil DJPb Kemenkeu RI, tingkat kemiskinan Sulbar pada 2024 masih di angka 10,71%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 8,57%. Sementara itu, IPM Sulbar tercatat 70,45, lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 75,02.
Farhanuddin mencontohkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Sulbar. Ia menyebutkan bahwa subsektor perkebunan memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan ekspor nonmigas sektor pertanian Indonesia yang mencapai USD 16,77 miliar, dengan USD 11,82 miliar berasal dari minyak sawit.
Farhanuddin juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Menurutnya, beberapa faktor yang mendukung investasi daerah mencakup infrastruktur publik, keamanan, kondisi lingkungan, serta akses pembiayaan.
“Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” tambahnya sambil menyebutkan bagaimana Sulbar menjadi provinsi baru yang berdiri sendiri dari Sulawesi Selatan yang salah satunya berkat kontribusi perkebunan sawit.
Menurutnya, dengan strategi yang tepat, investasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menciptakan regulasi yang mendukung, membangun infrastruktur yang memadai, serta menyiapkan SDM yang kompetitif agar dapat menarik investor yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. (*)
