POLEWALI MANDAR, RADAR SULBAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dukung upaya Bupati Samsul Mahmud bersih-bersih pengelolaan anggaran. Apalagi saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulbar tengah melakukan audit pengelolaan anggaran tahun 2024 di Pemkab Polman.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly saat dikonfirmasi, Rabu 13 Maret mengaku mendukung sepenuhnya upaya Bupati Polman melakukan ‘bersih-bersih’ pengelolaan keuangan. Apalagi saat ini BPK sedang melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2024 yang memang indikasinya ada kejanggalan.
“Pengelolaan keuangan perlu diaudit secara khusus karena permasalahan sejak dua tahun terakhir terus berulang. Utamanya terjadi utang sehingga memang perlu pemeriksaan khusus,” ujar Fahry Fadly.
Menurutnya Bupati Polman saat ini berupaya agar transparan dalam pengelolaan keuangan dan merupakan hal wajib yang harus dijalankan seluruh perangkat daerah.
Fahry meminta agar seluruh ASN di Polman tidak main-main lagi dalam mengelola uang negara.
“Akibatnya, Pemkab harus melakukan efesiensi anggaran memangkas kegiatan yang dianggap tidak penting. Sehingga nantinya anggaran itu dapat digunakan untuk program yang menyentuh langsung masyarakat,” terang legislator Golkar ini.
Ia juga mendukung rencana rotasi jabatan pimpinan OPD, kepala bidang, camat hingga jabatan lurah di lingkup Pemkab Polman. Menurutnya perlu dilakukan pembaharuan, penyegaran agar tidak lagi terjadi hal-hal negatif. Karena terlalu lama menjabat di satu jabatan juga tak baik.
Sebelumnya Bupati Polman Samsul Mahmud pengelolaan anggaran kedepan harus transparan dan efektif. Pengelolaan anggaran bersumber dari APBD kabupaten, anggaran provinsi dan pusat harus dijalankan sesuai prinsip tepat waktu, tepat sasaran berkualitas serta tertib administrasi.
“Inilah yang harus menjadi perhatian setiap OPD dalam pengelolaan anggaran kedepan. Permasalahan anggaran selama dua tahun terakhir ini sehingga menimbulan adanya utang pemda harus dituntaskan dengan pengelolaan keuangan yang transparan. Manajemen keuangan betul betul dikerjakan sesuai dengan koridor dan regulasi serta aturan sehingga hal hal yang terjadi belakangan ini tidak terulang lagi tahun 2025 ini,” terang Samsul Mahmud.
Menurutnya dengan pengelolaan keuangan yang baik maka dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (arf/mkb)
