POLMAN, RADAR SULBAR — Pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar periode 2025-2030 akan fokus mengatasi sebelas masalah daerah.
Sebelas masalah ini menjadi prioritas penanganan disampaikan Bupati Polman Samsul Mahmud dalam rapat Paripurna DPRD Polman terkait penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polman lima tahun kedepan, Senin 3 Maret 2025.
Rapat paripurna dewan ini dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman Fahry Fadly, didampingi Wakil Ketua I Imam Singkarru, Wakil Ketua II Amiruddin serta sejumlah anggota DPRD Polman. Paripurna ini juga dihadiri Forkopimda, para pimpinan OPD, camat serta undangan lainnya.
Bupati Samsul Mahmud mengatakan, terdapat sebelas permasalahan yang tengah dialami Polman saat ini. Pertama rendahnya daya saing karena daya beli juga rendah. Kemudian rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Polman hanya 65,5 persen dibandingkan dengan IPM Sulbar dan nasional.
“Kedua masih tingginya angka stunting dan gizi buruk serta ketiga kualitas layanan kesehatan yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat,” ujar Samsul Mahmud.
Kemudian keempat, kualitas pelayanan pendidikan yang masih rendah, kelima rendahnya indeks pelayanan kepemudaan, keenam rendahnya produktivitas petani dan pekebun.
Ketujuh tata kelola pemerintahan yang belum sesuai prinsip governance, kedelapan masih buruknya tata kelola lingkungan dan pengelolaan sampah. Selanjutnya masalah penanganan kebencanaan yang masih lemah, dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan masih lemah.
Selain sebelas poin permasalahan jadi fokus, Samsul Mahmud juga mengatakan, masih banyak masalah yang perlu dikenali dan di kelola. Sesuai dalam misi pertamanya perbaikan kelembagaan dan sekaligus mengevaluasi para pejabat struktural pemerintahan. Mulai dari eselon II sampai IV serta pejabat fungsional. Evaluasinya melalui prestasi dan potensi sukses dalam jabatan.
Misi kedua meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, misi ini harus konkrit dan terukur untuk dijadikan kebijakan strategis mengingat IPM Polman terendah diantara enam Kabupaten lainnya di Sulbar.
Misi ketiga pembangunan perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk kesejahteraan serta menyelesaikan tantangan ekonomi UMKM dan segera mendorong industrialisasi pertanian dan perkebunan khususnya industrialisasi kakao.
Misi keempat meningkatkan fasilitas infrastruktur publik serta menyediakan sarana prasana sosial dasar yang inklusif penambahan jalan dalam kategori mantap.
Menanggapi penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polman, anggota Fraksi PDIP DPRD Polman Rudi Hamzah menyampaikan, terkait Inpres Nomor 1 tahun 2025 yang sedang bergulir, dimana domain anggota DPRD tidak diatur didalamnya. Tetapi sepehnuhnya menjadi kewenangan eksekutif dalam mengelolanya.
“Kami setuju dengan adanya refocusing dan efesiensi anggaran yang tidak terlalu urgen untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polman,” terang Rudi.
Ia berharap kedepan pemerintahan Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar, semua desa di Polman tidak ada lagi yang tidak dapat diakses roda empat.
“Kami berharap pembangunan infrastruktur di desa dapat di maksimalkan. Kemudian, semoga kemitraan dapat dibangun dengan baik sehingga kolaborasi kedepan dapat berjalan dengan baik,” pinta legislator asal Kecamatan Bulo ini. (arf/mkb)
