POLEWALI MANDAR, RADAR SULBAR — Belum turunya hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait pengelolaan keuangan. Menjadikan alasan bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Wai Tipalayo belum menyetor deviden ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) selaku pemilik perusahaan.
Satuan Pengawas Internal (SPI) Perumda Wai Tipalayo Syahrul Sahlan menjelaskan alasan Perumda (PDAM) belum menyetorkan deviden tahun 2024 karena masih menunggu hasil audit KAP. Sementara untuk perhitungan laba rugi harus diperiksa oleh KAP terlebih dahulu sehingga sampai saat ini belum ada laporan ke Pemkab Polman.
“Untuk deviden dari segi aturan tidak ditetapkan besaran yang harus kami setor. Walaupun di PDAM lainnya ada yang sampai 50 persen disetor dari laba. Tapi ada syaratnya apabila pelayanan sudah mencapai 80 persen,” jelas Syahrul Syahlan saat dikonfirmasi, Senin 24 Februari di kantornya.
Lanjut Syahrul, Perumda Wai Tipalayo terakhir menyetor deviden ke Pemkab tahun 2023 lalu. Sementara tahun 2022 tidak ada setoran deviden karena terjadi pergantian pimpinan.
“Tahun sebelumnya kami menyetor sesuai permintaan Pemkab. Itupun besarannya sesuai kemampuan perusahaan karena besarannya tidak diatur,” tambah alumni Akuntasi FE UMI Makassar ini.
Lanjutnya, beberapa tahun terakhir Perumda Wai Tipalayo sudah memperoleh laba. Tetapi penundaan pembayaran deviden belum dilakukan apabila jumlah masyarakat yang dilayani masih belum mencapai 80 persen dari jumlah penduduk di Polman.
“Aturan kedua setelah laba tapi ketika masih terdapat kerugian tahun sebelumnya itu belum bisa,” tambah Syahrul Syahlan.
Ia juga mengungkapkan pernah mendapat teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena memberikan deviden ke Pemkab sementara kondisi keuangan perusaan saat itu belum memungkinkan. Dengan beberapa alasan kondisi keuangan perusahaan dalam kategori masih sakit, jumlah layanan belum mencapai 80 persen.
Ia juga membenarkan pemasukan Perumda Wai Tipalayo tahun 2024 sebesar Rp. 10 miliar tetapi biaya pengeluaran mencapai Rp. 9 miliar. Ini untuk operasional seperti gaji karyawan dan biaya pemeliharaan jaringan.
Sementara Manajer Bisnis dan Pelayanan Perumda Wai Tipalayo, Saparuddin mengungkapkan saat ini jumlah pelanggan air di Polman mencapai 12.700. Pelanggan ini tersebar dibeberapa kecamatan seperti di Balanipa, Binuang, Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Tapango, Luyo, Campalagian dan Tinambung yang baru mulai berjalan lagi.
“Saat ini dari 12.700 pelanggan yang menggunakan meteran sistem token sudah mencapai 9.700 pelanggan,” tandas Saparuddin.(arf/mkb)
