MAMUJU – Anggota DPRD Sulbar Fredy Boy, bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pertemuan dengan Manajer PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar Izbet Alighorky, di Kantor PT. PLN Mamuju, Senin 17 Februari 2025.
Fokus utama pertemuan ini adalah percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan pengembangan Program Listrik Desa (Lisdes) guna memastikan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok dusun.
Dalam pertemuan, juga menyoroti berbagai tantangan dalam menghadirkan listrik ke wilayah-wilayah terpencil di Sulbar, sejalan dengan program pemerintah pusat untuk pemerataan akses energi.
Anggota DPRD Sulbar, Fredy Boy mengungkapkan bahwa masih banyak desa dan dusun di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamasa yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN.
“Berdasarkan hasil reses yang kami lakukan, banyak desa dan dusun di Mamasa yang belum menikmati listrik PLN, terutama karena akses jalan yang sulit,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Manajer PT. PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky membenarkan bahwa kendala utama dalam pembangunan jaringan listrik desa adalah sulitnya aksesibilitas. Ia menjelaskan, beberapa wilayah memiliki medan yang ekstrem dan sulit dijangkau. Selain itu, sebagian jalur berada dalam kawasan hutan lindung yang izinnya hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan, sehingga menyulitkan pengangkutan material.
“Di beberapa lokasi juga terdapat masyarakat yang menolak penebangan pohon untuk keperluan pembangunan infrastruktur listrik,” jelasnya.
“Meskipun demikian, PT. PLN terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulbar. Beberapa desa dan dusun telah masuk dalam daftar pembangunan tahun 2025 ini,” ungkapnya.
Izbet menegaskan, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik desa di sejumlah wilayah Sulbar.
Ia menambahkan, saat ini rasio elektrifikasi yang menggunakan listrik PLN di Kabupaten Mamasa baru mencapai sekitar 60 persen.
Mendengar penjelasan tersebut, Fredy Boy menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses jalan ke desa dan dusun yang belum berlistrik, tentunya sesuai dengan kewenangannya. Ia juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan desa setempat serta mendorong percepatan penerbitan izin penggunaan hutan lindung guna memungkinkan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menyampaikan, pihaknya tengah menyelesaikan pendataan kondisi ketenagalistrikan di seluruh wilayah Sulbar, terutama untuk dusun-dusun yang belum terjangkau listrik.
“Program Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jaringan listrik tidak hanya berfokus pada desa, tetapi harus menjangkau hingga ke dusun-dusun. Hal ini bertujuan agar masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, dan Terdepan) dapat menikmati listrik yang andal dan aman,” ujarnya.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah daerah, DPRD, dan PT. PLN dalam meningkatkan akses listrik bagi seluruh masyarakat Sulbar, termasuk di daerah-daerah terpencil. Sinergi dan koordinasi yang baik diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada serta mempercepat terwujudnya rasio elektrifikasi 100 persen di provinsi ini.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar Farid Asyhadi, Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan PT. PLN UP2K Sulbar Muhammad Djajadi, Team Leader Perencanaan Listrik Perdesaan Alfian Izza Al Faizin dan Team Leader Pembangunan Listrik Perdesaan Hardi.(*)
