JAKARTA, RADAR SULBAR —Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo mendukung peningkatan volume pupuk subsidi.
Penambahan pupuk subsidi itu bisa dilakukan dengan mendorong efisiensi dalam produksi pupuk.
“Kalau terjadi efisiensi, nanti Pak Menteri punya keleluasan untuk nambah volumenya. Karena kalau anggaran ada, kemudian harganya turun, volumenya (bisa) tambah. Dan itu diharapkan akan bisa menambah kesejahteraan petani,” ungkap Andreas seusai Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), di Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2025.
Kata Adreas, rapat kerja tersebut untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK terkait penyaluran pupuk subsidi. Ia mengatakan selain hasil temuan, yang lebih penting adalah melihat ke depan kebijakan apa yang diperlukan untuk melakukan perbaikan terutama dari segi tata kelola.
Andreas menyoroti pentingnya efisiensi dalam produksi pupuk sehingga bisa menekan menurunkan harga jual.
“Makanya tadi kami rapat dengan Kementerian Pertanian, kemudian juga dengan Kementerian BUMN karena subsidi pupuk itu, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, volume itu ditentukan oleh Kementerian Pertanian, tetapi Harga Pokok Produksinya (HPP) itu kan tergantung dari Pupuk Indonesia,” ucapnya.
Efisiensi tersebut, tambah Andreas, menjadi sangat penting mengingat meskipun saat ini volume pupuk subsidi sudah mencapai 9,5 juta ton, namun itu masih belum mencukupi kebutuhan petani di lapangan. Saat ini memang masih ada selisih dari kebutuhan pupuk sebesar 14-16,5 juta ton per tahun.
“Ini sekaligus untuk menyampaikan kok kenapa selalu ada istilahnya itu keluhan tentang subsidi pupuk ini, karena memang dari awal volumenya dibanding kebutuhan yang seharusnya itu memang tidak semua bisa dicukupi. Karena itu sangat penting efiseinsi di harga ini,” tegasnya.
Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan terima kasihnya atas dukungan DPR dalam perbaikan penyaluran pupuk subsidi. “Kami mendapat dukungan untuk menyelesaikan masalah. Kami berterima kasih luar biasa. Yang pertama masalah pupuk. Yang dulunya hanya separuh, sekarang naik 100%. Alhamdulillah ini meringankan beban petani kita,” ungkapnya.
Kementerian Pertanian, menurut Mentan Amran, telah mendorong penyederhanaan regulasi untuk mempermudah penyaluran pupuk. Selama ini penyaluran pupuk subsidi diatur dalam 147 peraturan. Selain itu untuk penyaluran pupuk subsidi harus ada persetujuan dari 12 Menteri, 38 Gubernur dan lebih dari 500 bupati/walikota.
Penyederhanaan regulasi ini didorong dalam bentuk Perturan Presiden dan Instruksi Presiden yang memungkinkan kebijakan penyaluran pupuk subsidi dilakukan secara lebih singkat. Di aturan baru tersebut, penentuan penyaluran pupuk ini hanya melibatkan tiga pihak, yakni Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau pengecer.
“Hasilnya adalah tanggal 31 Desember jam 12 lewat 2 detik, itu petani sudah tebus pupuk. Dan kita bandingkan dengan sebelumnya, volumnenya 300 ribu ton Januari, ini naik 2 kali lipat 630 ribu ton, hasil dari penyederhanaan regulasi yang ada,” pungkasnya. (*)
