POLEWALI RADAR SULBAR — Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam aktivis anti korupsi Sulawesi Barat mengelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar, Senin 6 Januari 2024.
Aktivis anti korupsi Sulbar mendesak Kejari Polman menuntaskan sejumlah laporan kasus korupsi yang telah dilaporkan sejumlah lembaga ke kejaksaan. Karena sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan hingga saat ini penanganannya belum jelas.
Koordinator aksi Irpan mengatakn aksi ini bertujuan mengingatkan serta mendesak Kajari Polman agar menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan sebelumnya.
Menurut Irpan sejumlah kasus dugaan korupsi telah dilaporkan ke penegak hukum termasuk Kejari Polman tetapi hingga saat ini tak jelas penanganannya. Irpan membeberkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan diantaranya dugaan korupsi dana hibah ke UTD PMI Polman. Kemudian dugaan korupsi dana hibah ke KONI Polman tahun anggaran 2022 dan 2023 yang sampai hari ini belum menemui titik terang sementara jumlahnya mencapai Rp 13,8 miliar. Kasus dugaan korupsi pembuatan fasibility bandar udara tahun 2020-2022. Selain itu dugaan korupsi uang makan minum unsur pimpinan dewan tahun 2022-2023 yang mencapai Rp 1,3 miliar. Dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sampah yang jumlahnya puluhan miliar tahun anggaran 2020 hingga 2023. Pengadaan seragam Satlinmas sebesar Rp 1,6 miliar. Tindak pidana korupsi perjalanan dinas di Sekretariat Daerah sebesar Rp. 1,8 miliar lebih. Dugaan korupsi belanja, honorarium rohaniwan sebesar Rp. 7,6 miliar dengan hasil temuan BPK Sulbar sebesar Rp 4,8 miliar lebih tahun 2023. Laporan dugaan tindak pidana korupsi Tunjangan Profesi Guru (TPG), PPPK TPG sebesar Rp. 85 miliar tahun anggaran 2023 dan PPPK sebesar Rp. 37 miliar tahun 2023. Selain itu Kejari Polman juga didesak melakukan pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana kesetaraan Disdikbud tahun anggaran 2019 – 2024.
“Aksi ini dilakukan diawal tahun 2025 agar kedepan Kejari Polman serius menangani pelanggaran dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat. Kasus korupsi di Polman ini luar bisa sehinga kami berharap aparat penegak hukum termasuk Kejari Polman memberantas dugaan tindak pidana korupsi,” tegas Irpan.
Pihaknya berharap Kejari Polman serius menangani sejumlah kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat. Pihaknya berharap Kejari Polman mengunakan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas dalam penanagan kasus korupsi di Polman.
Aksi unjuk rasa ini diterima Kasi Datun Kejari Polman, Amanat Pangalo karena Kajari dan sejumlah pejabat Kejari Polman sementara mengikuti rapat di Kejati Sulbar. Ia mengapresiasi aksi yang dilakukan Aktivis Anti Korupsi Sulbar yang datang mensuppor dan mengingatkan pihaknya dalam penuntasan penangan korupsi.
“Aksi ini menjadi dukungan bagi kami (Kejari) dalam penganan korupsi di awal tahun. Kami minta maaf aspirasi teman teman aktivis anti korupsi tidak bisa diterima langsung Kajari Polman karena tak berada ditempat atau tugas luar. Sejumlah laporan dugaan korupsi kami terima dan meminta masyarakat mendukung Kejari Polman dalam penuntasan kasus penyelewengan anggaran di pemerintah daerah,” terang Amanat Pangalo.
Sejumlah laporan yang dimasukkan aktivis anti korupsi akan ditelaah dan dipelajari kemudian mengumpulkan bukti pendukungnya. “Laporan beberapa kasus dugaan korupsi ini akan diteruskan ke Pidsus untuk ditelaah dan dipelajari kemudian ditangani sesuai SOP kejaksaan,” tandasnya. (mkb)
