MAMUJU, RADAR SULBAR –Realisasi APBN di Provinsi Sulbar menunjukkan tren positif. Dari sektor Pendapatan Negara didukung oleh peningkatan realisasi penerimaan perpajakan, diikuti peningkatan realisasi Belanja Negara yang dikontribusi oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).
Kabid PPA II Kanwil DJPb Provinsi Sulbar Bekti Wicaksono memaparkan, Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.124,84 miliar atau 79,91 persen dari target APBN 2024. Penerimaan Pajak sebesar Rp975,78 miliar atau 74,32 persen dari target.
“Kinerja perpajakan menunjukkan pertumbuhan positif, dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai penyumbang terbesar, mencapai Rp506,36 miliar atau tumbuh 7,83 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan transaksi pada sektor perdagangan besar dan eceran, khususnya perdagangan kakao,”terang Bekti, pada media Breafing APBN Regional Sulbar 30 November 2024, di Kantor DJPb Sulbar, Selasa 24 Desember 2024
Lanjut Bekti, kontribusi penerimaan perpajakansampai dengan 30 November 2024 terbesar terdapat pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 46,36 persen.
“Hal ini membuktikan bahwa pemerintah (bendahara) memliki peran penting dalam penerimaan perpajakan melalui percepatan belanja pemerintah,” ungkapnya.
Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp149,06 miliar (157,21 persen dari target). PNBP ini didominasi oleh pendapatan biaya pendidikan Universitas Sulawesi Barat sebesar Rp39,49 miliar dan pendapatan pelayanan kesehatan RS Bhayangkara sebesar Rp37,29 miliar.
Untuk Realisasi Belanja Negara mencapai Rp10.022,56 miliar (85,59 persen dari pagu APBN), tumbuh 8,08 persen (yoy). Penyumbang terbesar adalah realisasi BPP sebesar Rp3.681,58 miliar, tumbuh 18,55 persen.
“Semua jenis BPP menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali pada jenis belanja barang. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk melaksanakan efisiensi belanja berupa kebijakan penghematan perjalanan dinas yang dimulai pada bulan November 2024 dan telah berdampak terhadap penurunan belanja perjalanan dinas di Sulawesi Barat sebesar 40,55% (yoy),” terang Bekti.
Terkait APBN yang dikelola pemda, atau Dana Transfer ke Daerah (TKD), realisasi per 30 November mencapai Rp6.340,98 miliar atau 93,51 persen dari pagu, didukung oleh meningkatnya realisasi DAU, Dana Bagi Hasil, dan Dana Desa.
“DAU menjadi penyumbang utama Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp4.389,42 miliar yang didukung oleh percepatan penyaluran DAU khususnya pada bidang Pendidikan, kesehatan dan pendanaan kelurahan yang realisasinya sudah mencapai 100 persen. Di samping itu, di dukung oleh adanya percepatan penyaluran Dana Desa lingkup KPPN Mamuju yang sudah terealisasi 100,” tutup Bekti. (jaf)
