POLEWALI RADAR SULBAR — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), menggelar acara pengukuran dan publikasi aksi ketujuh dalam rangka pencegahan stunting. Kegiatan ini dihadiri sejumlah kalangan termasuk kades dan camat lokus penanganan stunting dan para kepala puskesmas serta OPD terkait di Hotel Lilianto Polewali, Rabu 18 Desember.
Sekertaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Polewali Mandar, Aco Djamil menjelaskan aksi ketujuh ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperoleh data prevalensi terkini terkait dengan status gizi balita dan keberhasilan layanan di puskesmas, kecamatan, dan desa.
“Data survei kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting di Polman tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan sebesar 11,17 poin. Dimana tahun 2022 prevalensi stunting 39,26 persen sementara 2023 sebanyak 28,09 persen. Tetapi data EPPGBM penurunannya hanya 0,5 poin dari 22,5 persen tahun 2022 menjadi 22 persen tahun 2023,” jelas Aco Jamil.
Sementara hasil prevalensi stunting tahun 2024 belum keluar. Penurunan stunting di Polman belum sesuai target sehingga semua pemangku kepentingan (stakeholder) harus berkolaborasi dalam upaya pencegahan terjadinnya stunting. Perlu dimaksimalkan upaya kejar timbang dan pencegahan stunting tahun 2025.
Sementara Pj Sekda Polman I Nengah Tri Sumadana mengatakan suppor anggaran penanganan stunting di Polman selama tahun 2024 cukup lumayan. Pada APBD 2024 alokasi anggaran penanganan stunting mencapai Rp 126,2 miliar lebih. Dimana anggaran program intervensi spesifik secara langsung mencapai Rp 87,9 miliar tersebar di sejumlah OPD. Kemudian anggaran program intervensi sensitif tidak langsung mencapai Rp 38, 2 miliar dan intervensi koordinator penunjang sebesar Rp 150,8 juta.
“Melihat anggaran cukup besar tetapi progres penurunan stunting masih jauh dari harapan. Sehingga perlu strategi baru dalam penanganan stunting agar target bisa tercapai yakni 14 persen,” terang I Nengah Tri Sumadana.
Ia juga berhara satkeholder dapat menggerakan secara maksimal peningkatan kesadaran setiap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya penanganan stuting.
“Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pendanaan untuk menurunkan angka stunting. Seluruh pihak dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting,” tandasnya.
Sementara Ketua DPD Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Sulbar, Agustina Uta Tabang Kalua mengatakan tahun 2023 sebenarnya Polman mengalami penurunan tertinggi prevalensi stunting dari enam kabupaten di Sulbar melihat data SKI. Polman mengantarkan Provinsi Sulbar menjadi lima provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan stunting sangat baik tahun 2023.
“Walaupun ada penurunan yang signifikan tetapi perlu ditingkatkan kerja kolaborasi dan sinergitas dalam Percepatan penurunan stunting di Polman. Dari sudut pandang gizi, sebenarnya lima pintu pencegahan stunting perlu diperkuat lagi. Mulai dari kawal ibu hamil, kawal bayinya, beri asi ekslusif, beri MP Asi dan imunisasi,” tambah Agustina Ute.
Kedepan stakeholder perlu fokus upaya pencegahan stunting sehingga tidak ada lagi kasus baru stunting di Polman. Polman juga patut berbangga salah satu puskesmas yakni Anreapi tahun 2023 ini tak ada kasus penambahan stunting. Ini perlu ditiru oleh puskesmas lainnya metode dalam penanganan stunting di terapkan di Anreapi. (mkb)
