MAMUJU, RADAR SULBAR –Realisasi Pendapatan Negara di provinsi ke 33 di Indonesia ini mencapai Rp 966,19 miliar atau 68,64 persen dari target APBN 2024. Begitu juga Penerimaan Pajak sebesar Rp 825,38 miliar atau 62,87 persen dari target.
Pendapatan negara banyak bersumber dari kinerja perpajakan melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp 440,46 miliar atau tumbuh 9,19 persen dibandingkan tahun lalu.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tjahjo Purnomo, mengatakan, pendapatan negara di Sulbar menunjukkan tren positif didukung oleh peningkatan realisasi penerimaan perpajakan.
“Selain perpajakan, peningkatan realisasi belanja negara yang didominasi oleh BPP (Belanja Pemerintah Pusat) dan TKD (Transfer ke Daerah) juga menjadi penyumbang pertumbuhan pendapatan,” kata Tjahjo, dalam media briefing, Selasa, 26 November 2024.
Peningkatan ini, lanjut dia, terutama didorong oleh lonjakan transaksi pada sektor perdagangan besar dan eceran khususnya perdagangan kakao. Sementara untuk kontribusi penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Oktober 2024, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib menjadi penyumbang terbesar mencapai 46,14 persen.
“Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam penerimaan perpajakan melalui percepatan belanja daerah,” ujarnya.
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 140,82 miliar atau 148,51 persen dari target. PNBP ini didominasi oleh pendapatan biaya pendidikan Universitas Sulawesi Barat sebesar Rp 39,24 miliar dan pendapatan pelayanan kesehatan RS Bhayangkara sebesar Rp 33,77 miliar.
Penyaluran TKD hingga 31 Oktober 2024 tercatat mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Tersalur Rp 5,7 triliun atau 86,14 persen di tahun 2024. Jenis TKD yang terealisasi di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), insentif fiskal dan dana desa.
“DBH tumbuh 161,67 persen karena adanya penyaluran DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 34,30 persen dari pagu,” terang Tjahjo.
Di samping itu, kata dia, juga didukung dengan capaian realisasi DBH kelapa sawit yang telah terealisasi sebesar 91,69 persen dari pagu. “DAU juga tumbuh 5,63 persen yang didukung adanya percepatan pengajuan DAU Specific Grant, khususnya bidang pendanaan kelurahan yang terealisasi 100 persen,” tuturnya.
Seperti halnya DBH dan DAU, dana desa juga tercatat tumbuh 20,02 persen yang didorong oleh percepatan permintaan pengajuan dana desa tahap II. Baik earmark maupun non eamark masing-masing 96,70 persen dan 93,04 persen dari 575 desa. Serta percepatan penyaluran di Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dengan capaian realisasi 100 persen.
“Sementara ada juga beberapa jenis TKD yang mengalami kontraksi antara lain DAK fisik, DAK nonfisik dan insentif fiskal,” ujarnya.
DAK Fisik terkontraksi 37,55 persen yang dipicu oleh rendahnya capaian realisasi bidang kesehatan sebesar 67,17 persen, disusul bidang pendidikan 69,13 persen yang merupakan bidang dengan nilai pagu terbesar.
“Rendahnya capaian bidang pendidikan didorong oleh kinerja penyaluran di Kabupaten Mamuju yang baru mencapai 66,61 persen,” tambahnya.
DAK Non Fisik terkontraksi 0,86 persen yang dipicu oleh rendahnya kinerja penyaluran BOK Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Sulbar, yang baru mencapai 61,38 persen atau masih di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 84,43 persen.
“Sementara untuk insentif fiskal baru terealisasi sebesar Rp 6,57 miliar atau 50 persen dari masing-masing pagu di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar,” tutupnya. (*)
