MAKASSAR, RADAR SULBAR – Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufiq Ratule, menilai perlu pergerakan cepat dalam pelaksanaan kegiatan Brigade Wilayah Oplah tahun ini dan 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan Taufiq dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Lahan (Oplah) di Sulsel yang digelar di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Selasa 26 November 2024.
Dihadapan perwakilan Dinas Pertanian se Sulsel, Taufiq menyampaikan, Brigade Wilayah Oplah sudah harus bergerak Maret 2025. Agar oplah bisa maksimal lanjut Taufiq kondisi di lapangan masih memerlukan perbaikan, terutama dalam menghubungkan kelompok milenial dengan sektor pertanian.
Diketahui satu brigade pangan terdiri atas 15 milenial dengan luas garapan sekira 200 Ha.
“Mau tidak mau, kita harus jalan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, karena kita juga perlu dukungan dalam saluran-saluran irigasi,” tambahnya.
Sebagai target oplah, pada tahun 2024, diharapkan ada laporan dari empat kabupaten yang telah ditentukan, sesuai dengan data Surat Keputusan dari Kementerian Pertanian Nomor 648/KPTS/OT.050/M/11/2024, seluas 13.648 hektare.
Terdiri atas Kabupaten Pinrang 500 hektare, Wajo 3.659 hektare, Bone 5.403 hektare, dan Sidenreng Rappang (Sidrap) 4.050 hektare.
Lalu pada 2025 mendatang ditargetkan menjadi 27.049 hektare, juga di empat kabupaten.
Hanya saja bukan kabupaten yang sama kecuali Pinrang oplahnya menjadi 21.355 hektare dan Bone jadi 2.598 hektare.
Sementara dua kabupaten lainnya yaitu Enrekang seluas 1.917 hektare dan Soppeng 1.178 hektare.
Secara teknis, Taufiq yang juga penanggungjawab Oplah Sulsel mengingatkan pentingnya pola tanam yang jelas, termasuk penanaman awal yang harusnya sudah dilakukan pada Oktober.
“Selain itu, ada juga cetak sawah baru sehingga target swasembada 1,3 juta hektare tercapai,” serunya.
Sementara itu, cetak sawah baru di Sulsel, Dinas PTPH-Bun Sulsel menyiapkan lahan seluas 583 hektare untuk awal 2025.
Kepala Dinas PTPH-Bun Sulsel, Imran Jausi mengatakan, lahan tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Sidrap, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, Barru, Bone, Soppeng, dan Luwu.
Menurutnya, lahan tersebut merupakan milik warga yang disiapkan untuk areal persawahan.
Pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan lebih dulu sebelum dicetak.
“Karena harus clear status tanahnya, jangan sampai ada bermasalah. Kemudian harus ada kelompok petani yang akan mengelola itu dan ada beberapa persyaratan, tapi tidak susah,” jelasnya.(*)
