MAMUJU, RADAR SULBAR – Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Faskes dan Pemangku Kepentingan Provinsi Sulawesi Barat BPJS Kesehatan didukung penuh oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (29/05).
Hal tersebut diakui juga oleh Sekretaris Bappeda, Muhammad Darwis yang sekaligus sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengungkapkan forum ini merupakan forum strategis bagi pemangku kepentingan bersama Fasilitas Kesehatan dalam perencanaan dan pelaksanaan berjalannya Program JKN di Provinsi Sulawesi Barat.
“Forum Kemitraan merupakan forum yang strategis, oleh karena itu setiap OPD dan Faskes yang hadir diharapkan dapat saling bertukar informasi untuk pengembangan Program JKN di Provinsi Sulawesi Barat,” ungkapnya.
Darwis juga menyampaikan pentingnya peran pemangku kepentingan dengan Fasilitas Kesehatan tentunya sangat berhubungan erat dalam Program Jaminan Kesehatan. Karena menurutnya BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat.
“Karena BPJS Kesehatan tidak bisa memberikan pelayanan Kesehatan yang optimal apabila tidak didukung oleh para pemangku kepentingan beserta seluruh fasilitas Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.
Tambahan juga disampaikan oleh Darwis terkait monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Ia mengharapkan Pemerintah daerah bersama Fasilitas Kesehatan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat juga dapat diberikan paparan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan BPJS Kesehatan.
“Agar kedepan dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi layanan kesehatan bisa dilakukan dengan baik. Terutama dalam forum kemitraan berikutnya akan lebih baik lagi,” sambungnya.
Menanggapi apa yang telah disampaikan, Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari mengungkapkan pentingnya dilakukan pertemuan bersama pemangku kepentingan bersama Fasilitas Kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
“Tentunya BPJS Kesehatan akan selalu menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas penyediaan faskes, sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Sulawesi Barat,” ungkap Yessi.
Terkait dengan Ketersediaan Sumber Daya Manusia tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat, Yessi mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam ketersediaan Dokter. Karena Secara rasio, Provinsi Sulawesi Barat terdapat kekurangan 17 dokter di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Sebagian besar Kab/Kota terdapat kekurangan jumlah dokter di FKTP, kecuali Kab.Mamasa.
“Mohon Support Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam ketersediaan jumlah dokter FKTP,” paparnya.
Yessi juga mengharapkan dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam sarana dan prasarana dari fasilitas kesehatan. Karena Ruangan Perawatan Intensif belum tersedia di RSUD Kondosapata Kabupaten Mamasa, RSUD Provinsi Sulawesi Barat belum tersedia pelayanan Hemodialisa. Belum terdapat Sarana Radiologi di RSUD Pasangkayu, sementara secara SDM tersedia Dokter Spesialis Radiologi dan Sarana Bank Darah hanya tersedia di RSUD Majene.
“Jadi kami juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dan faskes dalam penyediaan kelengkapan sarana yang belum ada, karena kemarin hasil dari kunjungan Bapak Jokowi di RSUD Kondosapata di Mamasa belum tersedia ruangan perawatan insentif,” ujar Yessi.
Selain mengharapkan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Yessi juga mengharapkan dukungan dari Asosiasi Profesi dalam peningkatan kompetensi dokter dalam memberikan pelayanan
“Kami juga memgharapkan dukungan dari Asosiasi Profesi dalam peningkatan kompetensi dokter, khususnya penatalaksanaan pelayanan non spesialistik 144 Diagnosa yg harus tuntas di FKTP,” katanya.
Dalam kesempatan terakhir, Yessi berharap dukungan Dinas Kesehatan, Pimpinan atau Direktur FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) dalam Transformasi Mutu Layanan di Faskes yang Mudah, Cepat dan Setara melalui Implementasi Digitalisasi Layanan melalui Aplikasi Mobile JKN
“Sehingga memudahkan peserta JKN dalam mendapatkan pelayanan di FKRTL,” tutupnya. (PN/af)
