MAMUJU, RADAR SULBAR –Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tingkat Provinsi Sulawesi Barat, di Ruang Merak Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 21 November 2024.
Rakor ini dihadiri lima kabupaten, yakni perwakilan pemkab Mamuju, Majene, Polman, Mamasa, Mamuju Tengah.
Serta menghadirkan narasumber dari Kepala Biro Ekbang Pemprov Sulbar Hamdani Hamdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulbar, Gunawan Purbowo, dan Perwakilan Bapperinda Pemprov Sulbar Muhammad Nur Dadjwi.
Kepala Distapang Sulbar Waris Bestari mengungkapkan, Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi sebagai tindak lanjut arahan PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin untuk terus meningkatkan koordinasi dengan enam kabupaten se Sulbar.
Waris menyampaikan, berdasarkan data Inflasi Oktober 2024, tingkat inflasi Sulbar tercatat 1,63 % yoy, dan 0,21 % mtm. Hal ini sejalan dengan target nasional sebesar 2,5 % dengan toleransi plus minus 1.
Selain itu angka inflasi untuk dua kabupaten IHK, Mamuju dan Majene untuk bulan Oktober, di Mamuju 2,02 yoy, dan kabupaten Majene 1,36 yoy. Hal ini menunjukkan pengelolaan stok pangan, stabilitas harga maupun distribusi pangan di Sulbar telah memberikan hasil positif.
Hak ini, lanjut Waris, dalam upaya menjaga kestabilan harga maka diperlukan komitmen dan kerja sama yang berkelanjutan. Olehnya dilakukan rakor bersama kabupaten dalam mengantisipasi hal hal yang bisa mempengaruhi stabilitas harga di Sulbar, seperti perubahan cuaca dan permintaan pasar.
“Saya mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk menyusun langkah-langkah strategis, penguatan kordinasi antar instansi dan kabupaten,” ucap Waris.
Narasumber, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gunawan Purbowo turut mendukung, utamanya dalam pengembangan klaster yang mendukung dalam upaya pengendalian inflasi.
Utamanya klaster atau petani atau UMKM yang bergerak dibidang pangan.
Terkait klaster pangan ini, hal paling penting adalah produktivitas dan pasokan. Sulbar sendiri saat ini masih kurang optimal atau produktivitas rendah. Olehnya kata Gunawan, sudah tepat yang dijalankan PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin terus mendorong optimalisasi lahan untuk meningkatkan pasokan dan produktivitas pangan.
“Aspek yang perlu ditingkatkan adalah stabilitas pasokan. Ini menjadi kunci, karena kalau pangan ini kalau gagal panen berisiko juga. Kuncinya, fokusnya di pasokan,” kata Gunawan.
Hal ini kata Gunawan, sebagai upaya mempersiapkan daerah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
“Saat dijalankannya Makan Bergizi Gratis, pasokan menjadi kunci. Sepanjang pangan bisa kita jaga, itu sudah sangat bagus untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” pungkasnya. (*)