MAMUJU, RADAR SULBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Manakarra (HMM) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulbar, Selasa, 5 November 2024.
Mahasiswa yang tergabung dalam HMM menyampaikan tuntutan mereka kepada DPRD agar segera menindaklanjuti sehubungan dengan adanya temuan dugaan kekurangan volume paket pekerjaan pada 2 (dua) SKPD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dan meminta copot Kepala Inspektorat Sulbar.
Unjuk rasa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi Anggota DPRD Sulbar Murniati, A. Nurul serta Resky Irmayani.
Para mahasiswa berorasi dan menyampaikan sejumlah alasan yang menjadi dasar tuntutan mereka, terutama terkait dengan dugaan kinerja Kepala Inspektorat yang dianggap kurang transparan dan tidak optimal dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan. HMM juga menyoroti berbagai permasalahan yang dinilai dapat menghambat jalannya pemerintahan di Provinsi Sulbar.
Maka berdasarkan permasalahan tersebut di atas, DPRD Sulbar membuat rekomendasi kepada Pj. Gubernur Sulbar yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya selaku penerima awal unjuk rasa.
- Meminta kepada Pj. Gubernur Sulbar untuk mengevaluasi KepalaInspektorat Sulbar terkait soal tuntutan HMM Sulbar yang menyebutkan adanya dugaan temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Terkait laporan dugaan temuan data-data dari HMM Sulbar untuk mengevaluasi APIP Sulbar.
(hms/jaf)
