Dewan Sepakat RAPBD 2025 Dibahas, Delapan Fraksi Beri Catatan

  • Bagikan
PANDANGAN UMUM. Juru bicara Fraksi Nasdem Muh Syarwan Nur Hasan saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terkait penyerahan RAPBD 2025 dalam paripurna dewan, Senin 4 November 2024.

POLEWALI RADAR SULBAR — DPRD Polewali Mandar (Polman) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dibahas ditingkat pembahasan selanjutnya. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD Polman atas penyerahan RAPBD 2025, Senin 4 November.

Sebelumnya Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima telah menyerahkan RAPBD 2025 dalam paripurna dewan. Dalam RAPBD 2025, Pemkab Polman mengusulkan pendapatan sebesar Rp 1.657.923.705.272. RAPBD 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 86.236.365.726 dari APBD 2024 yang hanya Rp 1.571.637.339.546.

Dalam pemandangan umum fraksi ini, delapan fraksi menyampaikan catatan atas penyerahan RAPBD 2025 yang disampaikan masing masing juru bicara fraksi. Juru bicara Fraksi Golkar, Fatahuddin memberikan catatan kepada Pemkab Polman khususnya masalah indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Menurutnya Fraksi Golkar mendorong Pemkab agar program pembanguan yang dibiayai melalui APBD banyak menyentuh upaya peningkatan IPM. Khususnya penggunaan belanja modal lebih diarahkan ke skala prioritas mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan penuntasan kemiskinan.

Sementara juru bicara Fraksi Nasdem, Muh Syarwan Nur Hasan berharap penggunaan APBD 2025 mendatang diprioritaskan untuk pembiayaan yang urgent. Seperti untuk penyelesaian masalah sampah yang sudah tiga tahun terakhir ini tak ada solusinya, sehingga Polman darurat sampah. Kemudian mempercepat penurunan angka pengangguran, stunting dan kemiskinan. Serta perbaikan dan normalisasi saluran drainase di daerah perkotaan yang sering banjir. Serta infrastruktur jalan dan irigasi yang terdampak banjir di Lapejang Tapango.

Juru bicara Fraksi PKB, Nurdin Tahir menyatakan fraksinya mengapresiasi Pemkab dalam memproyeksi pendapatan yang mengalami peningkatan. Tetapi proyeksi ini bukan hanya tergantung angka dalam RAPBD tetapi betul betul dapat direalisasikan. Apalagi RAPBD masih sangat tergantung dari transfer dari pemerintah pusat. Sementara PAD hanya menyumbang 14 persen atau Rp 231 miliar lebih dari total RAPBD. Ini harus menjadi perhatian untuk memaksimalkan sumber sumber pendapatan daerah.

Sedangkan juru bicara Fraksi PAN Ainun Mardiah Tajuddin berharap pemkab dalam APBD 2025 ada peningkatan bantuan usaha bagi pelaku ekonomi menangah ke bawah karena masyarakat Polman banyak bergerak dibidan UMKM. Selain itu tambahan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Juru bicara Fraksi PDIP, Rudi Hamsah juga menyoroti rendahnya proyeksi PAD bahkan terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu komposis struktur APBD yang lebih banyak belanja operasional sekira 76,2 persen sedangkan belanja modal hanya 9,31 persen dan belanja transfer 14,2 persen dan belanja tak terduga 0,30 persen. Hal sama juga disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Suardi, juru bicara fraksi Persatuan Demokrat, Abd Muin Saleh dan juru bicara fraksi Persatuan Rakyat Sejahtera, Rudi.

Menanggapi beberapa masukan fraksi, Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima berterima kasih atas berbagai catatan yang disampaikan delapan fraksi di DPRD Polman. Menurutnya pemkab akan selalu memproritaskan program yang menyentuh langsung dalam mengatasi sejumlah persoalan untuk pembiayaan APBD 2025. Program priortas difokus pada peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan sektor ekonomi daerah.

“Kami berkomitmen untuk membangun Polman yang lebih maju dan sejahtera. APBD 2025 akan difokuskan pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly menekankan pentingnya APBD sebagai instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Polman. Ia juga menyampaikan harapan agar pembahasan RAPBD 2025 dapat dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

“APBD merupakan jantung dari pembangunan daerah. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya. (mkb)

  • Bagikan

Exit mobile version