MAMUJU, RADAR SULBAR– Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tiga bulan yang
dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat untuk mendiseminasikan KFR Provinsi Sulawesi Barat yang telah disusun kepada para mitra kerja.
“Dan kali ini kami menggandeng Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat untuk mendiseminasikan Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat,,” ungkapnya.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Pemprov Sulbar Amujib, berlangsung di grand Maleo Hotel Mamuju, Senin 28 Oktober 2024.
Amujib menyampaikan, kegiatan ini sebagai wadah koordinasi sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh OPD Pemda agar anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan
sehingga memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Sulawesi Barat.
Narasumber kegiatan diseminasi ini adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, dan Local Expert Ekonomi dan Fiskal Mitra Kerja Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat.
Kabid PPA DJPb Sulbar Bekti Wicaksono memaparkan, dari sisi fiskal, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, realisasi pendapatan negara mencapai Rp497,22 miliar atau 38,25% dari target APBN, terkontraksi 9,63% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan penyetoran PPh Pasal 29 WP Badan Prominen dan penurunan harga referensi produk sawit (CPO dan turunannya). Adapun belanja negara terealisasi sebesar Rp5.046,34 miliar atau 43,66% dari pagu, tumbuh 12,34% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didukung adanya percepatan realisasi pada Belanja Pemerintah Pusat di antaranya belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta peningkatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD).
Beberapa isu strategis masih mewarnai pelaksanaan anggaran di Sulawesi Barat, antara lain lambannya penyaluran DBH Pajak yang masih berada jauh di bawah realisasi nasional.
“Untuk itu, Pemda di Sulawesi Barat berkolaborasi bersama Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait perlu untuk mempercepat penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat atas Belanja Daerah agar DBH Pajak dapat segera tersalurkan dan dimanfaatkan oleh daerah karena penggunaan dana tersebut bersifat fleksibel (non-earmark),” kata Bekti.
Selain itu, penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas untuk penanganan stunting juga masih rendah. Untuk itu, Pemda di Sulawesi Barat perlu untuk mengakselerasi pengajuan permintaan penyaluran Dana BOK Puskesmas sehingga dapat dimanfaatkan secara
maksimal, khususnya dalam penanganan stunting, antara lain melalui penyaluran Bahan Makanan Tambahan (BMT).
“Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya penyaluran Dana Desa di Sulawesi Barat yang berada di bawah rata-rata
nasional. Hal ini disebabkan rendahnya kinerja penyaluran di Kabupaten Polewali Mandar,” ungkapnya.
“Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu melakukan akselerasi pengajuan permintaan penyaluran Dana Desa sehingga penggunaan Dana Desa tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk mendukung program prioritas nasional (penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi daerah),” tambahnya.
Dari sisi perekonomian, pada Triwulan II Tahun 2024 Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,30% (y-o-y) lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% (y-o-y).
Jika ditinjau berdasarkan komponen pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada Triwulan II Tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan pada komponen Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Ekspor. Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan kinerja sejumlah Lapangan Usaha (LU), seperti LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU Administrasi Pemerintahan.
Inflasi pada bulan Juni 2024 mencapai angka 2,05% (y-o-y) lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 1,84% (y-oy).
Terdapat beberapa tantangan keuangan daerah yang saat ini dihadapi di Sulawesi Barat, di antaranya masih tingginya ketergantungan dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, dan ketersediaan infrastruktur yang terbatas.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Barat, antara lain melalui optimalisasi PAD, diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur. Melalui kegiatan diseminasi ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan menjadi bekal bagi seluruh pihak dalam upaya peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk mendorong pembangunan di Sulawesi Barat,” tutup Bekti (jaf)
