POLMAN, RADAR SULBAR — Realisasi penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) hingga memasuki triwulan keempat ini masih rendah. Realisasi penyaluran dana desa di Polman masih 59,86 persen atau Rp 85,5 miliar dari total dana desa Rp 139,48 milir.
Penyebab rendahnya realisasi penyaluran dana desa di Polman karena terkenda teknis dan pemenuhan persyaratan administrasi. Dari 144 desa di Polman masih ada 46 desa yang belum mengajukan permohonan pencairan dana desa (DD) untuk triwulan III tahun 2024.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Polman, Soepardi menyampaikan informasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Majene pertanggal 22 Oktober ini pencairan DD tahap I Ermarked atau DD yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 sudah 144 Desa tersalurkan. Sementara DD tahap II earmarked baru 88 desa yang melakukan pencairan. Kemudian DD tahap I non earmarked sudah 144 desa dan tahap II non earmarked sudah 75 desa melakukan pencairan.
“Kalau realisasi total dana desa yang sudah penyaluran ke desa sudah mencapai 76,51 persen,” jelas Kabid PMD Polman Soepardi saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa 21 Oktober.
Sementara untuk desa yang sudah mengajukan permohonan pencairan sudah ada 98 desa.
Soepardi menambahkan pihaknya sudah sering mengingatkan para Kades untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana desa. Namun penyampaian tersebut bukan secara resmi karena hanya disampaikan lisan kepada para Kades.
Soepardi menambahkan pihaknya akan melakukan penguatan untuk selanjutnya akan melihat progres pekan ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Sulbar, Yakub F Solon mengatakan, secara keseluruhan realisasi penyaluran DD di Sulbar sudah terbilang tinggi. Hanya Polman yang masih perlu digenjot karena realisasinya terendah dari enam kabupaten. Realisasi penyaluran DD di Sulbar sudah mencapai 83,71 persen atau Rp 445,5 miliar. Polman menjadi daerah dengan realisasi penyaluran terendah. Angkanya masih 59,86 persen atau Rp 85,5 miliar.
Rendahnya realisasi penyaluran di Polman disebut karena kurangnya koordinasi administrasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar pun terus meminta agar penyerapan DD di Bumi Tipalayo itu digenjot.
“Sudah terbilang tinggi kalau keseluruhan. Tinggal Polman angkanya masih rendah. Saya rasa kendalanya di sana soal administrasi karena berbagai hal di desa. Kami di provinsi tetap komunikasi ke Pemkab Polman juga,” kata Yakub, saat ditemui di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Senin 21 Oktober.
Menurut Yakub, penggunaan DD masih berfokus pada skala prioritas pemerintah pusat dan daerah. Yakni menjaga ketahanan pangan. Nantinya, DD juga bakal menyesuaikan dengan program pemerintahan yang baru di bawah komando Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. (arf/mkb)
