“yang paling penting adalah bagaimana kita ini terus melakukan perbaikan dari segi kebijakan, regulasi, dari segi izin dan lainnya”
JAKARTA, RADAR SULBAR – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa realisasi investasi mencapai Rp9.117,4 triliun dalam periode 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Total realisasi investasi selama 10 tahun adalah sebanyak Rp9.117,4 triliun. Ini adalah total investasi selama 10 tahun (pemerintahan Jokowi),” kata Rosan dalam konferensi pers “Realisasi Investasi Triwulan III 2024 dan 10 Tahun Capaian Investasi di Era Presiden Jokowi” di Jakarta, Selasa.
Capaian itu menjadi salah satu pencapaian signifikan yang mencerminkan pertumbuhan investasi di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM tercatat bahwa pada periode pemerintahan Jokowi pertama, yaitu pada triwulan IV tahun 2014 hingga 2019, realisasi investasi mencapai Rp3.294,3 triliun.
Sementara itu, pada periode kedua, yang berlangsung dari triwulan IV 2019 hingga triwulan III 2024, total investasi yang berhasil direalisasikan mencapai Rp5.823,1 triliun.
Sektor manufaktur menjadi sektor yang paling banyak menyerap investasi selama 10 tahun terakhir
Menurut Rosan, stabilitas ekonomi dan politik yang baik selama pemerintahan Jokowi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Dia menuturkan bahwa pemerintah berhasil menjaga kestabilan tersebut, sehingga komitmen para investor terhadap Indonesia semakin kuat.
“Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita ini terus melakukan perbaikan dari segi kebijakan, regulasi, dari segi izin dan lainnya sehingga mereka juga merasakan bahwa kita ini melakukan reformasi kebijakan-kebijakan,” ucapnya.
Pemerintah juga melakukan reformasi kebijakan secara struktural, seperti yang terlihat pada pengesahan Omnibus Law pada 2020-2021. Kebijakan ini dinilai sangat positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Reformasi ini juga berkaitan dengan hilirisasi dan perbaikan sistem perizinan yang lebih efisien, sehingga memberikan dampak yang baik terhadap sektor investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama 10 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja mencapai 13.836.775 orang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Tren investasi juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sejak 2020 hingga 2024, terdapat pergeseran di mana investasi di luar Jawa meningkat pesat dibandingkan dengan di Jawa.
“Ini tren investasi selama 10 tahun terakhir, tadinya lebih terkonsentrasi di Jawa. Dari 2014, 2015 hingga 2019. Dan di 2020, 2021, 2022 hingga 2024 terjadi perubahan, dimana di luar Jawa lebih meningkat pesat dibandingkan di dalam Jawa. Kondisi ini terjadi dalam tiga tahun terakhir,” kata Rosan. (ant)
