POLMAN, RADAR SULBAR – Ratih Singkarru, anggota DPR RI sekaligus adik Dirga Singkarru (calon bupati Polman), membantah tuduhan politisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang tengah dikemukakan banyak pihak.
Namun koalisi LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi PIP-KIP (KOMA Lawan PIP-KIP) menyebut Ratih bersandiwara.
Ketua Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi PIP-KIP (KOMA Lawan PIP-KIP), Agus Salam mengatakan, fakta yang tersaji selama ini, Ratih menggunakan beasiswa PIP itu untuk kepentingan elektoralnya.
Sebelumnya, Ratih dalam video yang beredar mengatakan, ada berita miring yang menyebut dia mempolitisasi PIP. Kata Ratih, itu tidak benar.
“Menjelang bulan sebelas (November/Pilkada Polewali Mandar) sudah banyak berita miring. Di kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bahwa berita tersebut adalah tidak benar. Ada yang bilang katanya Bu Ratih korupsi, katanya Bu Ratih ambil itu uang beasiswa,” ujar Ratih Singkarru,dalam video sosialisasi yang beredar Selasa, 15 Oktober 2024.
“Karena ini sudah ingin menjelang bulan November, banyak berita-berita yang tidak enak berkeliling membodohkan masyarakat,” sambungnya.
Belakangan, imbas ramainya tudingan dan kritikan atas politisasi beasiswa PIP yang dilakukannya, Ratih Singkarru merasa tudingan tersebut sudah sangat menganggu. Ratih pun meminta masyarakat untuk memilah-milah informasi yang beredar mengenai dirinya.
“Jadi saya rasa, bapak ibu sudah tahu mana berita yang harus dipilah dan mana tidak,” jelas dia.
Ketua Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi PIP-KIP (KOMA Lawan PIP-KIP), Agus Salam menilai, bantahan Ratih tersebut hanya sandiwara.
Faktanya kata Agus, selama ini justru menunjukkan Ratih memang menggunakan beasiswa PIP untuk kepentingan elektoralnya. Termasuk, menurut Agus, politisasi beasiswa PIP untuk kepentingan pilkada Polman yang sedang diikuti kakaknya Ratih, Dirga Singkarru.
“Tuduhan politisasi beasiswa PIP ini bukan tanpa alasan. Semua orang di Polman paham bahwa Ratih Singkarru menggunakan beasiswa PIP agar dirinya terpilih kembali. Lewat pendataan yang massif, masyarakat Polman dijanjikan diberikan beasiswa PIP jika memilih dirinya sebagai Anggota DPR,” kata dia.
Apalagi, menurut Agus, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Polman dengan sejumlah LSM kemarin, terkuak fakta bahwa pendaftaran dan pendataan beasiswa PIP seringkali dilakukan di posko Ratih.
Akibatnya, banyak calon penerima beasiswa PIP yang layak, gagal mendapatkan beasiswa tersebut. Kesalahan prosedur tersebut, ungkap Agus, akhirnya harus diakhiri dengan tindakan pelarangan pendaftaran beasiswa PIP-KIP di posko Ratih.
“Jangan bersandiwara. Semua orang di Polman tahu kalau proses pendataan dan pendaftaran Beasiswa PIP dilakukan di posko pemenangan Ratih. Banyak saksi dan bukti yang tahu soal penyimpangan prosedur tersebut. Saya mengimbau publik untuk terus mengawasi politisasi beasiswa PIP ini,” ucapnya.
Agus pun menyebut Ratih harus bertanggung jawab atas banyaknya penerima beasiswa PIP yang tak bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Pasalnya, jika tidak ada politisasi beasiswa PIP maka ribuan siswa seharusnya bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan mampu meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya.
“Ratih Singkarru adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika terjadi politisasi beasiswa PIP sehingga banyak siswa tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Politisasi beasiswa PIP membuat beasiswa ini menjadi tidak tepat sasaran. Beasiswa PIP kok malah diberikan kepada ASN dan pejabat pemerintahan di Polman,” tegasnya. (*)
