JAKARTA, RADAR SULBAR – LBH Pendidikan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit anggaran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di Polewali Mandar. Pendiri atau Founder LBH Pendidikan, Fuad Adnan menyebut banyaknya laporan permasalahan yang muncul mengindikasikan banyaknya masalah dalam penyaluran program beasiswa tersebut.
“Saya kira memang BPK seharusnya segera melakukan audit atas anggaran program beasiswa PIP di semua wilayah, termasuk di Polman. Banyaknya laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat, pada akhirnya menunjukkan banyaknya masalah dalam penyaluran program ini. Gara-gara penyimpangan, banyak siswa dari keluarga yang tidak mampu yang akhirnya kehilangan haknya atas beasiswa ini,” kata Fuad dalam keterangan tertulis kepada awak media, Kamis 3 Oktober 2024.
Fuad bahkan mengatakan BPK seharusnya melakukan audit investigatif atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) untuk menemukan penyimpangan program beasiswa PIP yang berindikasi tindak pidana tersebut. Menurut Fuad, dengan audit tersebut, akan didapatkan informasi kerugian negara atas penyimpangan penyaluran program beasiswa PIP itu.
“Kalau perlu, langsung audit investigatif. Supaya publik tahu jumlah kerugian negara dan siapa pihak yang harus bertanggungjawab atas penyimpangan ini. Pasti ada aktor yang sengaja mengambil keuntungan dalam penyimpangan beasiswa PIP tersebut. Usut tuntas apapun motifnya,” ujar dia.
Seperti diketahui, program beasiswa PIP di Polewali Mandar menjadi sorotan banyak pihak lantaran diberikan kepada mereka yang tidak layak menerima. Misalnya beasiswa PIP justru disalurkan kepada anak-anak siswa yang merupakan anak sejumlah pejabat teras dan anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, berdasarkan ketentuan, program beasiswa PIP hanya diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin/ rentan miskin.
Beasiswa PIP juga disinyalir menjadi komoditas politik salah satu calon Bupati Polewali Mandar, Dirga Singkarru. Dirga dan sejumlah tim suksesnya diduga menggunakan beasiswa ini untuk memaksa masyarakat memilih pasangan tersebut. Terakhir, upaya intimidatif tersebut diduga ikut dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polman Andi Rajab. Kepala Disdikbud tersebut ditenggarai mengarahkan sejumlah guru untuk mendukung pasangan calon (Paslon) Dirga Singkarru-Iskandar Muda.
Dua pekan lalu, sejumlah LSM di Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghentian politisasi beasiswa PIP. Mereka menemukan bukti penyaluran program PIP tidak sesuai ketentuan dan dimanfaatkan secara politis oleh Ratih dan Dirga Singkarru.
“Kami menemukan fakta di lapangan bahwa ada anak-anak pejabat dan ASN yang masuk dalam daftar penerima bantuan PIP. Ini adalah program yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, bukan untuk mereka yang mampu,” ujar salah satu pegiat LSM bernama Abdul Malik.
“Kami memiliki informasi bahwa pendataan PIP dilakukan di Hotel milik Ratih. Ini jelas keliru meskipun program ini adalah bagian dari aspirasi, namun prosedurnya sangat tidak sesuai. Bahkan, anak seorang Sekretaris Daerah dan beberapa anak ASN lainnya juga menerima bantuan tersebut,” tambahnya. (*)
