MAJENE, RADAR SULBAR — Bawaslu Majene telah menangani 19 Kasus netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) selama tahapan Pilkada serentak 2024. Bawaslu telah melakukan pemeriksaan kepada 18 ASN tersebut. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sementara satu ASN masih dalam proses pemeriksaan.
Belasan ASN ini diduga melanggar netralitas karena diduga hadir dalam deklarasi salah satu calon Bupati Majene. Keterlibatan para ASN ini terungkap setelah mereka terlihat menghadiri deklarasi kampanye. Kehadiran ASN tersebut diduga melanggar asas netralitas pemilu.
Anggota Bawaslu Majene Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Edy Atmajawi mengatakan, saat ini sudah ada 19 kasus yang ditangani. 18 kasus laporannya sudah selesai dan siap diteruskan ke BKN. Sementara satu kasus baru yang melibatkan ASN sementara dalam penanganan.
Edy Atmajawi mengungkapkan kabayakan kasus yang ditangani ASN melanggar netralitas karena menghadiri deklarasi salah satu calon beberapa waktu lalu. Kemudian diduga memberikan dukungan di media sosial.
“Dimana ASN yang melakukan pelanggaran berasal dari Pemkab Majene, dan ASN Pemprov Sulawesi Barat, instansi vertikal, jadi beragam,” ungkapnya.
Jika ASN tersebut terbukti melanggar netralitas maka sanksi yang bisa dikenakan belum ditahu, itu berdasarkan putusan BKN.
“Tetapi waktu kita koordinasi dengan BKN, saya minta ke BKN memberikan sanksi bisa memberikan efek jera pada ASN yang terbukti melanggar netralitas ASN,” ungkapnya.
Ia menuturkan ASN itu memiliki hak pilih tetapi hak pilih itu tidak lantas membuat bertindak tidak netral, kerena netral merupakan hal wajib yang harus dipatuhi oleh ASN. Sehingga dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara profesional tidak terpengaruh oleh pihak mana pun.
“Jika ASN tidak bersikap netral maka akan mempengaruhi profesional sebagai ASN. Olehnya kita meminta kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas,” pintanya.(r2/mkb)
