MAMUJU, RADAR SULBAR — Kinerja APBN di Sulbar terus menunjukkan hasil positif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulbar. Peran APBN pun menjadi sangat vital dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Sulbar.
Per Agustus 2024, pendapatan negara mencapai Rp 735,29 miliar atau 53,51 persen dari target APBN Rp 1,3 triliun. Angka ini meningkat 7,96 persen dibandingkan periode sebelumnya. Begitu pun realisasi belanja negara sekira Rp 7 triliun atau 59,92 persen dari pagu anggaran. Tumbuh positif 11,26 persen dibandingkan periode yang sama di tahun
sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp 2,4 triliun, meningkat 21,37 persen dibandingkan bulan Agustus 2023. Realisasi BPP didominasi oleh realisasi belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan didukung oleh realisasi belanja modal.
Namun demikian, dari sisi persentase realisasi belanja modal masih rendah hanya 31,27 persen. Hal ini tidak sejalan dengan peningkatan pagu belanja modal yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Pendapatan APBN ini saya kira masih ada yang belum dihitung, yakni empat bulan ke depan. Insya Allah target kita akan terpenuhi. Semakin mendekati akhir biasanya semakin besar untuk penerimaannya,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DjPb Sulbar, Tjahjo Purnomo, dalam media briefing, yang digelar di Kantor Kanwil DjPb Sulbar, Kamis 26 September.
Sementara itu, kata dia, kinerja perpajakan di Agustus 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang mencapai Rp 620,12 miliar atau sebesar 48,43 persen dari target perpajakan 2024.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar di bidang perpajakan dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp 328,06 miliar atau 52,90 persen dari total penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Agustus 2024.
“Penerimaan PPN meningkat sebesar 15,54 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyebab pening katan tersebut adalah penerimaan pajak dari sektor perdagangan besar dan eceran (khususnya perdagangan kakao) yang melonjak drastis,” ujarnya.
Selain penerimaan perpajakan, APBN juga didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar Rp 115,17 miliar atau 123,22 persen dari target. Kementerian dan lembaga dengan realisasi PNBP tertinggi hingga 31 Agustus 2024 yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek ) sebesar Rp 29,80 miliar atau 30,54 persen dari total realisasi PNBP.
“PNBP tersebut sebagian besar bersumber dari pendapatan biaya pendidikan yang disetorkan oleh Universitas Sulawesi Barat,” ungkapnya.
Dari sisi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), realisasi hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp 4,6 triliun atau 68,91 persen dari total TKD di Sulbar. Meningkat sebesar 6,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebagian besar didukung oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang tumbuh 12,55 persen. (ajs/jaf)
