MAMUJU, RADSAR SULBAR –Kepala BPS Sulbar , Tina Wahyufitri menyampaikan, Sulbar masuk dalam 10 besar sebagai provinsi tingkat inflasinya yang selalu terkendali.
Atas dasar itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin atas upaya penanganan Inflasi di Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan Mendagri pada, dalam Rakor Badan Pengendalian Inflasi yang diikuti oleh kepala BPS Sulawesi Barat beserta jajarannya, Kamis 36 September 2024.
“Salah satunya dibawah Sulbar. Bapak menteri berpesan kepada BPS agar selalu independen menjaga keakuratan datanya dan tidak diintervensi oleh siapapun,” tandasnya.
Sementara itu Pj Batiar mengatakan, penanganan inflasi merupakan salah satu agenda prioritas di Provisi Sulawesi Barat. Berbagai program yang telah dijalankan dan terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat terkait ketersediaan kebutuhan pangan.
“Salah satu yang mesti kita upayakan seperti Bulog di Mamasa, ini yang perlu kita dorong untuk mengelola ketersediaan logistik pangan di Mamasa,” kata Bahtiar.
Hal penting lainnya, adalah mewujudkan kedaulatan pangan, Menurutnya penting bagi setiap daerah di enam kabupaten mendorong sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kata Bahtiar daulat pangan menjadi kunci agar daerah dapat maju dan tak perlu lagi kuatir terhadap inflasi.
Terkait upaya pengendalian inflasi di Sulbar, Pemprov telah melakukan intervensi berbagai sektor melalui sejumlah program, misalnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Suyuti Marzuki mengutarakan, terkendalinya inflasi di Sulbar tidak terlepas dari peran utama sektor kelautan dan perikanan.
“Berdasarkan data yang kami himpun, intervensi sektor Kelautan dan Perikanan di bulan April dinilai berhasil menekan inflasi secara signifikan,” kata Suyuti.
Suyuti mengutarakan, komoditas ikan seperti cakalang, layang, dan bandeng memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan inflasi. Sehingga sektor perikanan bukan hanya beriperan penting, tetapi dapat dikatakan sebagai penentu utama dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.
“Dengan intervensi yang tepat, kita berhasil mengelola harga komoditas perikanan sehingga deflasi tercapai dan nilai tukar nelayan tetap stabil. Keberhasilan ini juga dibantu dengan upaya pencatatan harga ikan kabupaten harian dan per tiga harian,” kata Suyuti.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Sulbar, Waris Bestari mengatakan upaya lain dilakukan dalam pengendalian inflasi di daerah adalah melakukan gerakan pangan murah. Melalui kebijakan PJ Gubernur, gerakan pangan murah dilakukan lebih masif rutin setiap Minggu.
“Pj Bahtiar telah mendorong agar gerakan pangan murah dapat dilakukan empat kali dalam sepekan,” kata Waris.
Selain itu, sebagaimana arahan PJ Bahtiar, agar dalam melaksanakan gerakan pangan murah senantiasa berkoordinasi dengan forkopimda dan tim pengendalian inflasi, baik di tingkat provinsi dan kabupaten. (jaf)
