Oleh: M Danial
PARA pasangan calon atau Paslon Pilkada 2024 sudah ditetapkan. Pun nomor urut masing-masing sebagai peserta kontestasi politik lima tahunan tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Penetapan paslon merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada sebagai proses demokrasi lokal lima tahunan. Sedangkan nomor urut Paslon, secara teknis untuk membedakan paslon dalam surat suara. Juga untuk menjadi identitas paslon yang bagi Paslon memiliki makna secara politis, strategis, dan politis. Pun di era digital seperti sekarang kerap masih ada yang mengaitkan nomor urut dengan mitos tertentu.
Penetapan paslon dan nomor urut bisa dikatakan masa persiapan para paslon sebelum masa kampanye. Merupakan juga momen bagi masyarakat untuk lebih mengenal paslon. Untuk memastikan sosok tempat menggantungkan harapan yang lebih baik dalam lima tahun mendatang.
Selama berbulan-bulan sebelumnya, publik menyaksikan dinamika politik yang riuh. Terutama persaingan para kandidat berburu rekomendasi parpol yang merupakan syarat administratif pendaftaran Pilkada. Perburuan rekomendasi yang dilakukan para kandidat berlangsung dengan intensitas tinggi dalam urusan negosiasi dan koalisi parpol. Pada waktu bersamaan para kandidat berpacu pula mengerek popularitas dan elektabilitasnya.
Sudah menjadi persepsi publik bahwa faktor kualitas, popularitas, dan elektabilitas kandidat tidak serta merta menjadi ukuran untuk mendapatkan rekomendasi. Konon yang sangat penting dan menentukan adalah isi tas kandidat. Untuk mendapatkan tanda tangan pimpinan parpol dalam bentuk rekomendasi. Politik uang dan mahar politik pun seolah menjadi kelaziman.
“Urusan Jakarta sejak dulu tidak ada makan siang gratis. Apalagi surat super penting berupa rekomendasi,” ujar anggota tim pengurusan rekomendasi seorang paslon. Senada dengan yang lain dalam urusan ysng sama.
Dinamika perburuan rekomendasi parpol diwarnai juga fenomena faktor eksternal atau pihak di luar parpol yang memiliki “kekuatan pressure” terhadap pemegang otoritas parpol di pusat. Faktor eksternal tersebut karena faktor kedekatan pribadi atau kekerabatan dan menjadi sandaran kandidat di luar parpol mengekelaim parpol. Fenomena tersebut tentu menjadi tantangan bagi pengurus parpol untuk menjaga soliditas menuju Pilkada.
Pascapenetapan paslon, saatnya masyarakat melihat dengan jernih setiap paslon dan menilainya secara rasional. Melihat visi, misi, dan program kerjanya, menelusuri rekam jejaknya, kapasitas, kemampuan, dan keberpihakannya kepada rakyat. Yang sangat penting juga tidak boleh diabaikan adalah integritas dan kredibilitas calon.
Sudah bukan zamannya menentukan pilihan politik yang didasarkan pada faktor primordial: keturunan, kekerabatan, kelompok, agama, etnis atau kesukuan. Melainkan karena meyakini komitmennya untuk mewujudkan kepemimpinan yang inklusif.
Tidak sulit mencari informasi Paslon Pilkada. Di era digital sekarang semua informasi bisa diakses dengan mudah melalui media sosial atau portal berita media.
Secara umum rekam jejak paslon bisa ditelusuri dengan melihat perjalanan kariernya sebagai pejabat publik atau profesi lain. Calon dengan rekam jejak yang baik biasanya lebih dapat dipercaya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.
Sangat penting mencermati visi misi paslon dan menilainya secara realistis dengan parameter yang jelas. Program bukan merupakan daftar keinginan, melainkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Bukan sekadar retorika atau rangkuman narasi yang nirmakna.
Penetapan nomor urut paslon merupakan penanda akan segera dimulainya masa kampanye Pilkada. Yang akan berlangsung mulai 25 September sampai 27 November 2024.
Masa kampanye diharap berjalan lancar. Bukan sekadar bahan laporan dengan narasi standar: aman, lancar, terkendali. Tapi juga mencegah praktik money politic makin marak merajalela, black campaign dan penyebaran hoax, hingga polarisasi sosial yang akan menciderai proses demokrasi.
Tantangan para paslon pemimpin daerah adalah kemampuan menawarkan solusi kongkrit untuk mengatasi berbagai permasalahan rakyat. Para Paslon Pilgub Sulbar, misalnya, dinantikan solusinya untuk menangani permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan: kemiskinan ekstrim, stunting, pernikahan dini, anak putus sekolah, dan kekerasan seksual serta kekerasan lain terhadap anak. Tantangan lainnya menyangkut perbaikan layanan kesehatan, pendidikan yang lebih inklusif, dan masalah sosial lainnya. Belum lagi persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Penetapan paslon Pilkada berikut nomor urut Paslon di berbagai daerah yang kini viral di medsos, merupakan titik awal star bagi para Paslon untuk membuktikan diri bukan sekadar mencari kekuasaan. Melainkan untuk menghadirkan perbaikan dan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah yang akan dipimpin. (*)
