MAMUJU, RADAR SULBAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar membuka rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
Diperkirakan KPPS yang direkrut mencapai 20 ribu lebih untuk ditempatkan disetiap TPS. Masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari penyelenggara pilkada serentak tahun ini. Soal biaya untuk urusan surat keterangan sehat tak lagi menjadi beban sebab KPU Sulbar mendapatkan dukungan dari Pemprov dan Pemkab Pemda untuk menggartiskan biaya tersebut.
Begitu disampaikan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Ketua KPU Sulbar Said Usman pada Rapat Koordinasi Pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, di Matos Mamuju, Selasa 17 September 2024.
Karenanya, Ketua KPU Sulbar juga berterima kasih atas dukungan PJ Gubernur Sulbar dalam mendukung perekrutan KPPS.
“Animo masyarakat mendaftar KPPS masih kurang, kendalanya biaya untuk mendaftar KPPS, mengurus surat keterangan berbadan sehat. Namun melalui gubernur, menyampaikan kepada bupati agar menggaratiskan biaya pemeriksaan kesehatan. Ini akan kami sosialisasikan secara masif, agar ini dijalankan pemerintah kabupaten sehingga tidak membebani masyarakat yang ingin terlibat menjadi bagian dari KPPS,” kata Said.
Said Usman mengatakan, beberapa catatan menjadi hal krusial yang harus diantisipasi KPPS, seperti KPPS Mencoba perubahan hasil, Ada juga sisa surat suara yang tidak tercoblos itu dibagi bagikan oleh KPPS. Olehnya pembentukan KPPS harus betul-betul memperhatikan peraturan perundang-undangan, SDM, termasuk intergritas KPPS.
PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, KPPS memiliki peran yang sangat penting sebab berhadapan langsung dengan masyarakat. Sehingga KPPS menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu.
“Tidak mudah menjadi KPPS, dan mencari orang secara sukarela penuh dedikasi mau menjadi anggota KPPS. Maka bolehlah kita mengatakan pahlawannya pemilu, pahlawannya demokrasi adalah KPPS. Ini pekerjaan rumit, beban tanggungjawab tinggi, memastikan TPS layak,” kata Bahtiar.
Untuk itu dalam proses pendaftaran KPPS PJ Bahtiar memberi keringanan dengan menggratiskan urusan surat keterangan sehat.
Tak hanya itu, Pj Bahtiar juga membentuk satgas kesehatan melibatkan pemda dan instansi vertikal, menggerakkan tim kesehatan untuk memastikan kesehatan bagi penyelenggara pemilu. (jaf)
