MAMUJU, RADAR SULBAR –Sejumlah pejabat tinggi provinsi Sulbar hadir dalam acara Ramah Tamah dan Lepas Sambut Danrem 142 /Taroada Tarogau Dari Brigjen TNIDeni Rejeki Kepada Kolonel INF. Hartono di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis malam, 15 Agustus 2024.
Melalui sambutannya Pejabat lama Danrem 142/Tatag Deni Rejeki berterima kasih atas kebersamaan Forkopimda di Sulawesi Barat, PJ Gubernur dan Bupati serta pimpinan OPD Pemprov dan Kabupaten.
“Kami terhormat dan bangga sekali, bersama Gubernur tiga bulan terakhir terasa dua tahun, ini kedekatan dengan Pj Gubernur, Saya harap silaturahmi tetap terjalin dengan baik,” kata Deni.
Pejabat baru Danrem 142/Tatag Kolonel Inf. Hartono berharap seluruh stakeholder lingkup Pemprov dan Kabupaten dapat bekerjasama.
“Atas amanah diberikan menjabat sebagai Danrem 142 Tatag,
Mohon bimbingan pak kapolda, PK PJ, DPRD , apabila ada hal yang belum saya tidak tahu tolong dikasi tahu, agar kehadiran kami disini dapat membantu,” ucap Danrem.
“Tugas saya membina dalam Korem dan membantu membina yang diluar Korem. Saya siap diajak kemana saya. Mau diajak bertani mari pak,” sambung Hartono.
Penjabat (PJ) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melalui sambutan menyampaikan kehadiran Korem 142 Tatag di Sulbar sangat membantu pemerintahan provinsi Sulbar. Menurutnya cara kerja TNI di Sulbar harus dicontoh, begitupun kebersamaan dengan Pejabat lama Deni Rejeki, sejak menjabat Danrem telah menjalankan tugas melampaui panggilan tuugas..
“Kami sangat terbantu jadi saya bangga dengan kebersamaan TNI dan Forkopimda lainnya di Sulbar,” ucap Bahtiar.
Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan sistem tata negara yang dianut di Indonesia. Yakni pembagian kekuasaan. Sehingga
di pusat, presiden selain kepala negara juga sekaligus kepala pemerintahan maka pada titik tertentu demi kepentingan rakyat sehingga pimpinan legislatif, yudikatif akan berinteraksi presiden selaku kepala negara untuk memutuskan kebijakan demi kebaikan negara..
“Hal ini lah yang dipertajam lagi ke level daerah. Inilah membedakan di negara-negara lain. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Jadi saya disini wakilnya pimpinan pimanna di pusat,” kata Bahtiar.
Sehingga dalam menjalankan tugas daerah, koordinasi antar seluruh Forkopimda mulai dari provinsi, kabupaten hingga level kecamatan harus terbangun dengan baik..
“Ini yang harus kita rawat, seluruh penyelenggara negara harus berada pada frekuensi dan pemahaman yang sama,” pungkasnya. (jaf)
