POLEWALI RADAR SULBAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hasil Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemkab Polewali Mandar (Polman) tahun 2023 belum maksimal.
Dalam penilaian KPK RI, MCP Polman hanya mencapai 59,67, walaupun masuk zona biru diatas pencapaian Pemprov Sulbar dan tiga kabupaten lain di Sulbar. Tetapi capaian MCP Polman belum mampu menembus zona hijau diatas 75 persen. Data KPK RI untuk rincian penilaian MCP Polman yaitu perencanaan dan penyelenggaraan APBD 38 poin, pengadaan barang dan jasa 94,7, perizinan 50,18 , pengawasan APIP 49,54 , manajemen ASN 40,5 , optimalisasi pajak daerah 50,32 dan pengelola BMD 93,5.
Sementara Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Polman berada diurutan ketiga di Sulbar setelah Pemkab Pasangkayu dan Mamuju. Polman meraih poin 71,31 sementara Pasangkayu 73,72, Mamuju 72,24, Pemprov Sulbar 70,49, Majene 68,30, Mamuju Tengah 65,75 dan Mamasa 60,12.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV, KPK RI, Tri Budi Rachmanto saat rapat koordinasi dengan Pemkab Polman di ruang pola kantor bupati, Rabu 31 Juli mengungkapkan nilai capaian MCP Polman belum optimal karena masih zona biru belum menyentuh angka 75. Penilaian MCP ini turut berpengaruh terhadap tingginya kasus korupsi di suatu daerah.
Ia mengungkapkan KPK memastikan semakin tingginya nilai capaian MCP membuat prevalensi korupsi di suatu daerah semakin rendah. Maka dari itu, upaya intervensi terus dilakukan oleh KPK. Jika tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai MCP daerah rendah, dipastikan risiko pejabat untuk korupsi semakin tinggi. Oleh sebab itu, KPK terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang bagus.
“Kami meminta Pemkab Polman meningkatkan capaian MCP dan SPI karena belum maksimal. Walaupun tingkat Sulbar cukup baik tetapi secara nasional angkanya belum maksimal,” terang Tri Budi Rachmanto. (mkb)
Menanggapi hasil penilaian MCP dan SPI oleh KPK RI, Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima mengatakan kedepan akan terus ditingkatkan. Pencapaian MCP dan SPI tinggi akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap ASN.
“Kami akan berupaya melibatkan seluruh masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan good government menuju ke pemerintahan lebih baik. Kiranya kepercayaan masyarakat yang saat ini mengalami degradasi dapat diperbaiki dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar Ilham Borahima.
Ada area yang perlu menjadi perhatian area ini meliputi MCP, SPI perluasan BMD, dan perbaikan sektor layanan publik serta pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama agar semua dapat memahami langkah dan strategi pencegahan korupsi di Polman. (mkb)
