MAMASA, RADAR SULBAR– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Baswaslu) Kabupaten Mamasa mendesak kepastian dukungan anggaran dari Pemda untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2024.
Koordinator Divisi Hukum Parmas dan Humas Bawaslu Mamasa Adiwijaya mengatakan, realisasi Nota Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) baru dicairkan sebesar Rp3 miliar, atau 27 persen dari pagu yang seharusnya dicairkan pada tahap pertama.
Dia menjelaskan, berdasarkan Permendagri 41 mengamanahkan pencairan dua tahap yakni tahap pertama dicairkan 40 persen, hal ini belum sepenuhnya terpenuhi. Begitupun tahap kedua 60 persen yang seharusnya selesai pada bulan Juli 2024, belum terealisasi.
Dia mengaku, anggaran Rp 3 Milliar yang sudah diberikan pemda Mamasa ke Bawaslu sudah digunakan pembayaran gaji Panwas yang tersebar 17 kecamatan, 168 desa dan 13 Kelurahan serta berbagai kegiatan lainnya yang berjalan sejak awal tahapan hingga akhir bulan juli 2024.
“Kalau di awal bulan Agustus ini pemda tidak merealisasikan 40 persen, maka kami tidak menjalankan tahapan pilkada bahkan tutup kantor,” tegas Adiwijaya
Sementara PJ Bupati Mamasa M Zain menyampaikan sudah mengintruksikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk segera memproses pencairan anggaran Bawaslu untuk Pilkada.
“Insya Allah ada proses dalam waktu dekat, ini persoalan komunikasi saja,” ujar PJ bupati saat di konfirmasi via telepon.
PJ bupati Mamasa mengaku proses pencairan Dana Pilkada tetap menjadi perhatian khusus. Dia juga menyampaikan proses pilkada serentak tahun 2024 ini, berjalan lancar yang penting komunikasi antara semua pihak berjalan. (gun/jaf)
