MAMUJU, RADAR SULBAR — Hingga akhir Juni 2024, kinerja APBN di wilayah Sulawesi Barat menunjukkan hasil yang positif dan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Kepala Kanwil Ditrjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar Tjahjo Purnomo menguraikan, Pendapatan negara mencapai Rp497,22 miliar atau 38,25 persen dari target APBN. Sementara Realisasi belanja negara sebesar Rp5.046,34 miliar atau 43,47 persen dari pagu, tumbuh positif 12,34 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja APBN memiliki peran penting bagi perekonomian di regional Sulawesi Barat,” ucap Tjahjo, Rabu 31 Juli 2024.
Lebih lanjut ia menjelaskan, APBN Regional Sulawesi Barat sebagian besar ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp419,21 miliar atau sebesar 34,29 persen dari target perpajakan 2024.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar di bidang perpajakan dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp201,56 miliar (48,08 persen dari total
penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Juni 2024).
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat sebesar 14,33 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada
tahun sebelumnya. Penyebab peningkatan tersebut adalah penerimaan pajak dari sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh drastis, khususnya kenaikan harga pada komoditas
kakao.
“Kontribusi terbesar pertumbuhan penerimaan perpajakan neto yaitu sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai Rp336,28 miliar (53,26 persen),
kemudian disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar Rp119,17 miliar (18,88 persen),” urainya.
Selain penerimaan perpajakan, APBN juga didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar Rp78,01 miliar atau 101,14 persen dari target.
Pendapatan Biaya Pendidikan merupakan sumber terbesar PNBP di Provinsi Sulawesi Barat, realisasi sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp24,49 miliar (29,38 persen dari total realisasi PNBP).
Pada sisi belanja negara, realisasi sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai Rp5.046,34 miliar atau 43,57 persen dari pagu. Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.860,29 miliar, meningkat 27,45 persen dibandingkan bulan Juni 2023.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) didominasi oleh Belanja Pegawai, didominasi oleh realisasi belanja pegawai pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Selain itu, belanja modal meningkat signifikan sebesar 90,43 persen, yang didominasi oleh kegiatan preservasi jalan nasional
dalam mendukung peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur konektivitas di Sulawesi Barat.
Dari sisi penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), realisasi hingga 30 Juni 2024 mencapai Rp3.186,05 miliar atau 47,74 persen dari total alokasi TKD di Provinsi Sulawesi Barat, meningkat sebesar 5,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebagian besar didukung oleh Dana Alokasi Umum yang tumbuh sebesar 10,36 persen.
“Hal tersebut terjadi karena adanya percepatan pengajuan DAU Specific Grant pada ketujuh pemda lingkup
Sulawesi Barat. Namun demikian, APBN Regional Sulawesi Barat hingga Juni 2024 terus menunjukkan kinerja yang positif dan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
pemanfaatan belanja negara yang optimal,” tutup Tjahjo.(jaf)
