MAMUJU, RADAR SULBAR – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat, Harry Bowo mengungkapkan akan memperkuat sinergi bersama BPJS Kesehatan.
Dalam audiensi yang dilakukan di kantor BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Harry menyampaikan akan memperkuat sinergi dalam upaya mendukung peningkatan layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat Sulawesi Barat.
“Terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, semoga kedepan kita dapat lebih memperkuat lagi sinergi dalam rangka peningkatan layanan BPJS Kesehatan,” tutur Hary (10/07).
Selain memperkuat sinergi dalam pelayanan peserta JKN, Harry juga mengapresiasi kegiatan rekonsiliasi data yang dilakukan pada tiap bulan oleh BPJS Kesehatan. Karena dengan penyesuaian data yang dilakukan secara rutin akan memperkuat validitas data dalam penyelenggaraan Program JKN.
“Kegiatan rekonsiliasi data baik dilakukan untuk kepedulian terhadap data, khususnya terkait dengan validitas data,” jelasnya.
Lanjutnya, Harry mengatakan karena dengan adanya program JKN yang disertai dengan data yang valid tentunya bisa mempermudah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis terutama dalam pengambilan kebijakan terkait jaminan kesehatan. Harry juga menambahkan bahwa ketelitian saat rekonsoliasi data diperlukan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang ada.
“Data ini sangat penting, bagi sebuah perencanaan, yang kita harapkan bagaimana bersama-sama menyepakati, mengecek data yang ada, kemudian akan menjadi sebuah data yang valid” ucapnya.
Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin menyampaikan komitmen melakukan rekonsiliasi data secara rutin.
“Kegiatan rekonsiliasi data merupakan upaya dari BPJS Kesehatan untuk mewujudkan peningkatan validitas data,” ujarnya.
Umrah juga mengungkapkan bahwa dengan dilakukannya rekonsiliasi tersebut, dalam konteks pemerintah daerah diperoleh kesesuaian data valid dan akurat yang bisa dipertanggung jawabkan bersama.
“BPJS Kesehatan juga melakukan kesepakatan penghitungan data peserta dan iuran baik itu segmen PNS Daerah, PD Pemda, PBPU Pemda, maupun KP Desa, sehingga nantinya akan didapatkan data valid dan akurat yang bisa dipertanggung jawabkan bersama,” ungkap Umrah.
Tak lupa, Umrah juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi dari BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Karena dengan kolaborasi yang terjalin dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN dan berjalan sustain hingga saat ini.
“Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bisa berjalan hingga sejauh ini tentu berkat dukungan dan kolaborasi yang telah dilakukan oleh BPKP dalam melakukan audit dan pemeriksaan,” ucapnya.
Selain dukungan dari BPKP, Umrah mengharapkan dukungan dari seluruh Pemerintah Daerah Sulawesi Barat yang meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu untuk memastikan iuran JKN telah dialokasikan pada tahun berjalan dan penganggaran tahun berikutnya.
“Kami berharap setiap setoran disertai dengan data By Name By Address (BNBA) sebagai dasar perhitungan, Tepat Kode MAP, dibayarkan tertib setiap bulan dan Data rutin diberikan ke BPJS Kesehatan serta memastikan Iuran JKN telah dialokasikan untuk tahun berjalan dan penganggaran tahun berikutnya,” harap Umrah.
Pada akhir penyampaiannya, Umrah berharap BPKP Sulawesi Barat selalu menyertai langkah BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. Terutama terkait fungsi pengawasan dan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
“Terima kasih kami sampaikan kepada BPKP Provinsi Sulbar atas sinergi dan kolaborasinya selama ini dalam penyelenggaraan program JKN,” tutupnya. (PN/af)
