POLEWALI RADAR SULBAR – Sebagai langkah koordinasi dalam mengoptimalkan kualitas layanan dalam Program JKN di wilayah kerja Cabang Polewali, BPJS Kesehatan Cabang Polewali selenggarakan pertemuan dengan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) bersama stakeholder.
Ketua TKMKB Kabupaten Polman, Rakhmat Malik mengatakan penerapan sistem kendali mutu pelayanan jaminan kesehatan tentunya harus dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta.
“Tujuan dari tim kendali mutu dan kendali biaya adalah memiliki peran penting dalam Program JKN, isu dalam sistem pembiayaan jaminan sosial mencakup akses, kualitas layanan dan efektif pembiayaan, serta diperlukan rekomendasi TKMKB khususnya dalam mendukung Transformasi Mutu Layanan dan efektif pembiayaan bagi peserta JKN,” terangnya.
Rakhmat menambahkan Program JKN memerlukan upaya kendali mutu dan biaya yang didukung oleh lembaga independen yang kuat untuk memantau mutu dan biaya pelayanan pada peserta JKN agar sustainabilitas program dapat terus berlangsung dan outcome kesehatan peserta dapat terus meningkat.
”Inti dari pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan medik. Pelayanan medis yang tidak dilaksanakan dengan semestinya dapat menyebabkan pelayanan berlebihan (overuse) yang menghamburkan biaya, pelayanan tidak cukup (underuse) yang merugikan pasien, dan dapat pula menyebabkan kesalahan medik (medical error) yang berdampak pada keselamatan pasien. Oleh karena itu upaya pencegahan terjadinya pelayanan medis yang buruk sangat penting dalam era JKN, salah satunya dalam bentuk audit medis,” ujarnya.
Di samping itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polewali, Wahidah mengatakan bahwa pertemuan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya peningkatan mutu layanan Program JKN sesuai dengan standar pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, dukungan dari semua pihak terutama TKMKB dan organisasi profesi memungkinkan pihaknya untuk terus menjaga keberlangsungan Program JKN, termasuk untuk mencegah potensi kecurangan.
“BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kesinambungan program besar ini. BPJS Kesehatan dihadapkan pada dua kondisi, yaitu untuk memenuhi ekspektasi peserta atas mutu pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus melaksanakan pengelolaan yang efisien untuk memastikan keberlangsungan Program JKN tetap berjalan. Untuk itu, kami harapkan TKMKB dapat turut mewujudkan transformasi mutu layanan untuk Program JKN agar semakin berkualitas,” kata Wahidah.
Dalam kesempatan tersebut, Wahidah juga membahas mengenai review pemanfaatan pelayanan kesehatan, serta memberikan berbagai informasi JKN terbaru. Dengan adanya peningkatan jumlah pemanfaatan pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu, membuktikan bahwa Program JKN ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski banyak manfaatnya, Program JKN masih perlu terus dioptimalkan.
“Dalam pelaksanaannya di lapangan, prinsip kendali mutu dan kendali biaya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga diperlukan upaya-upaya strategis. Oleh karena itu dukungan dari para stakeholder seperti TKMKB sangat dibutuhkan. Prinsip kendali mutu dan kendali biaya harus dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan Program JKN. Program JKN ini milik kita bersama, keberlangsungan atas program ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Wahidah menghimbau keterlibatan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan mengingat peningkatan SDM dan sarana prasarana sangat penting demi keberlangsungan program JKN kedepannya.
”Harapan saya dengan adanya dukungan dari Dinas Kesehatan, kita akan terus mengawal Program JKN untuk terus lebih baik lagi serta berkomitmen memberikan kepuasan kepada seluruh peserta JKN,” tutupnya. (rls/mkb)
