MAMUJU, RADAR SULBAR –Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemprov Sulbar melakukan pertemuan melibatkan Pemerintah Desa se Sulbar, mengundang Pemkab se Sulbar, Kemendes PDTT, Kemendagri hingga asosiasi desa di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 4 Juli 2024.
Kegiatan itu bertujuan melakukan sinkronisasi program pusat dan daerah hingga ke tingkat desa.
Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, sengaja melibatkan pemdes agar delapan agenda prioritas dapat dikerjakan secara cepat.
“Kita punya waktu terbatas, anggaran terbatas, sumber daya terbatas. APBD hanya Rp1,8 Triliun sehingga saya ingin pertemuan langsung dengan asosiasi desa sehingga kita dapat bekerja sama menggerakkan ekonomi di desa,” kata Bahtiar.
Ketua Umum Desa Bersatu Muhammad Asri Anas siap mendukung delapan agenda prioritas Pemprov Sulbar.
Agenda prioritas dimaksud, mencakup Menyukseskan Penyelanggaraan Pilkada Serentak 2024. LUBER JURDIL, Aman Dan Damai; Penanganan Gizi Buruk, Stunting, dan Kemiskinan Ekstrem; Pengendalian Inflasi Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif; Peningkatan Investasi, Hilirisasi dan bangun Ekosistem ekonomi hijau dan biru.
Selain itu Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan; Membangun Konektivitas Dengan IKN Dan Wilayah Strategisnya, Sinergi Program pusat dan daerah, dan; Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, Dan Ketertiban Umum.
Termasuk agenda menanam pohon yang saat ini digagas Pemprov Sulbar. Dikatakan, program Pemprov Sulbar yang akan menggunakan skema KUR ini sejalan dengan komitmen bersama antara Desa Bersatu dan Menkoperekonomian untuk mendorong dana KUR di setiap desa, termasuk di Sulbar.
Sehingga Asri menyarankan untuk menjalankan program gerakan menanam pohon harus melibatkan desa. Misalnya dalam menggunakan KUR semestinya pengusaha ataupun pemohon agar mendapatkan rekomendasi dari desa. Dengan begitu dampak dari program tersebut betul-betul berdampak ke desa.
“Harus dibuat programnya. Salah satu yang harus dibangun kelompok tani harus kelompok tani baru berdasarkan rekomendasi pemerintah desa sebab banyak kelompok tani tidak melalui rekomendasi desa,” ucap Asri Anas.
Menurut Asri hal itu dilakukan sebagai langkah mendorong kesejahteraan desa di Sulbar.
Hal lain, Asri juga meminta dukungan Pemda untuk mendukung melalui regulasi agar desa mendapatkan BKK dari Pemda.
“79,8 persen wilayah ini adalah desa, hanya 3 persen APBN masuk ke Desa, sehingga saya sampaikan ke presiden baru bisa normal kalau angkanya 5 persen. Sehingga saya mendorong penambahan DAD, mendorong Pemda mengalokasikan BKK untuk desa minimal 10 persen,” ungkapnya. (jaf)
