POLEWALI RADAR SULBAR — Merujuk kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) maka Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas bagi guru penggerak.
Selain itu, perlunya menghadirkan layanan disabilitas di enam kabupaten, ini menjadi prioritas kedepan.
Begitu disampaikan Kepala Sub Bagian Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulbar Abrar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) UPT dengan pemerintah daerah (Pemda) refleksi capaian program Merdeka Belajar yang diadakan di Hotel Ratih Polewali, Senin-Selasa 24-25 Juni 2024.
Abrar berharap dia isu tersebut diimplementasikan dalam satu semester pertama tahun ini.
“Diantaranya terkait isu pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah,” kata Abrar.
“Dan kedepan setiap daerah di Sulbar bisa memiliki layanan unit disabilitas. Karena ini merupakan salah satu program merdeka belajar pembentukan unit layanan disabilitas serta pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan,” tambahnya.
Hal lain, lanjut Abrar, Pemda diharapkan konsen membentuk tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
“Kami juga berharap komitmen pemda dalam hal kejujuran dalam proses penerimaan peserta didik baru. Tak ada kecurangan dalam penerimaan siswa baru dengan menerapkan regulasi yang ada. Baik melalui jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua,” ucap Abrar.
Penjabat Bupati Polewali Mandar, Muh Ilham Borahima berkomitmen mendukung program merdeka belajar dan siap menjalankan arahan dari kementerian.
“Kami sangat mendukung program merdeka belajar yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek dan berkomitmen untuk melaksanakan sebaik baiknya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Polman,” ujar Ilham Borahima.
Adapun upaya Pemkab Polman dalam mendorong satuan pendidikan, Pemkab telah mengangkat 1.715 guru PPPK. Dan saat ini masih ada formasi terbatas pada guru PJOK dan guru agama Kristen karena keterbatasan pelamar.
“Selain itu kami juga telah mengangkat 15 pengawas sekolah dan 51 kepala sekolah yang semuanya berasal dari guru penggerak. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa para pemimpin pendidikan di daerah ini memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya,” terang Ilham Borahima.
Ia juga mengatakan telah membuat berbagai program yang disesuaikan dengan akar masalah yang ada dan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan keterbatasan anggaran daerah.
Permasalahan yang dihadapi saat ini seperti infrastruktur jalan dan jembatan sehingga mempengaruhi sektor pendidikan. Khususnya di wilayah pegunungan dan daerah terpencil infrasturktur pendidikan masih jadi kendala sehingga tingginya angka putus sekolah.
“Tetapi Pemda terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur untuk menekan angka putus sekolah. Termasuk melakukan upaya menekan angka pernikahan dini,” tambahnya.(*)(mkb/jaf)
