MAMUJU, RADAR SULBAR — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 terjaga baik dan mampu menstimulasi aktivitas ekonomi di Sulbar.
Pendapatan Negara mencapai Rp 278,38 miliar atau 21,44 persen dari target APBN. Sedangkan Belanja Negara Rp 3.197,48 miliar atau 27,95 persen dari pagu. Meningkat 9,40 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II, Kanwil DJPb Sulbar, Bekti Wicaksono mengatakan, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja APBN memiliki peran penting bagi perekonomian di Sulbar.
“APBN Regional Sulawesi Barat sebagian besar ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 220,78 miliar atau sebesar 18,06 persen dari target perpajakan 2024,” kata Bekti, saat kegiatan media briefing di Kanwil DJPb Sulbar, Rabu 29 Mei.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar di bidang perpajakan dengan realisasi sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp 122,58 miliar. Penerimaan perpajakan penghasilan meningkat 22,11 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Meski demikian, penerimaan PPN masih menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan bulan April 2023 yang disebabkan oleh penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 1,1 persen untuk komoditas sawit dan tingginya pencairan restitusi (pengembalian) pajak.
Menurutnya, kontribusi terbesar pertumbuhan penerimaan perpajakan neto yaitu sector Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai Rp 38,86 miliar atau 55,03 persen, kemudian Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 17,92 persen.
“Selain penerimaan perpajakan, APBN juga didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi sebesar Rp 57,60 miliar atau 76,15 persen dari target,” sebut Bekti.
Ia menambahkan, pendapatan Biaya Pendidikan merupakan sumber terbesar PNBP di Sulbar. Realisasi sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp 21,76 miliar atau 37,79 persen dari total realisasi PNBP.
Di sisi belanja negara, komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar
Rp 1.186,81 miliar atau meningkat 33,17 persen dibandingkan bulan April 2023. Realisasi BPP didominasi Belanja Barang. Salah satunya dari kegiatan penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, kata dia, belanja modal meningkat signifikan sebesar 136,66 persen, yang didominasi oleh kegiatan preservasi jalan nasional dalam mendukung peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur konektivitas di provinsi ini.
Sementara itu, penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sudah terealisasi mencapai Rp 2.010,67 miliar atau 30,13 persen dari total alokasi TKD di Sulbar. Angka ini menurun sebesar 1,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya karena adanya kontraksi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 23,73 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 13,43 persen.
“Kontraksi DAK di antaranya disebabkan karena pemda sedang mempersiapkan pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik sesuai PMK Nomor 25 Tahun 2024. Sedangkan penurunan DBH disebabkan belum adanya realisasi penyaluran DBH Pajak, karena terhambatnya penyelesaian BAR rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah,” terang Bekti.
Kendati demikian, kata dia, APBN Sulbar sampai dengan bulan April 2024 terus mencatatkan hasil yang positif dan mampu menstimulasi perekonomian melalui optimalisasi belanja negara. (ajs/jaf)
