MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap agar kualitas mutu layanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat.
Hal ini ia ungkapkan saat melakukan audiensi bersama BPJS Kesehatan di ruang pertemuan lantai 3, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Zudan, semangat dalam meningkatkan kualitas mutu layanan sama-sama dimiliki oleh BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Semangatnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPJS Kesehatan ingin meningkatkan kualitas layanan di Bidang kesehatan,” ujar Zudan, Selasa, (26/3).
Zudan menambahkan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu layanan, tentu harus terus mempererat kerja sama. Kerja sama ini menurutnya tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi. Tetapi pemerintah kabupaten (pemkab) juga harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan dalam Program JKN.
“Kita akan lebih mempererat kembali kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Karena akses layanan kesehatan harus kita buka terus menerus. Baik di Provinsi, maupun di Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulbar,” jelasnya.
Terkait dengan kolaborasi yang akan terus berjalan bersama BPJS Kesehatan. Zudan mengharapkan akselerasi dan harmonisasi dapat dilakukan dalam mendukung berjalannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena apabila hal tersebut bisa terjadi, maka masyarakat di Sulbar juga yang akan merasakan.
“Kalau ini bisa berjalan lebih cepat, lebih harmonis, masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih baik,” tuturnya.
Zudan juga menyampaikan perihal capaian Universal Health Coverage pada salah satu Kabupaten di Provinsi Sulbar yang belum tercapai, diharapkan pemerintah kabupaten hadir dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam Program JKN.
“Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu nanti diharapkan menyampaikan usulan perubahan anggaran untuk memberikan alokasi dalam Program JKN,” ucapnya.
Disambung oleh Deputi Direksi Wilayah IX, Yessi Kumala Sari menyampaikan apresiasinya kepada Pj Gubernur Sulawesi Barat atas dukungannya terhadap keberlangsungan Program JKN di Provinsi Sulawesi Barat.
“Terima kasih banyak atas dukungan bapak Pj Gubernur terhadap Program JKN. Sehingga program JKN di Provinsi Sulawesi Barat tetap sustain hingga saat ini,” ucapnya.
Yessi juga mengharapkan dukungan Pj Gubernur Provinsi Sulbar dalam mendukung pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) pada salah satu Kabupaten di Provinsi Sulbar yang belum UHC. Karena di Provinsi Sulawesi Barat hampir seluruh Kabupaten telah mencapai UHC, namun Kabupaten Pasangkayu yang kepesertaannya belum mencapai UHC.
“Meskipun ada pertumbuhan kepesertaan JKN di Kabupaten Pasangkayu. Tapi capaian kepesertaan untuk mencapai UHC belum terpenuhi,” jelasnya.
Meski begitu, dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sektor swasta di kabupaten Pasangkayu mendapatkan pencapaian tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini tentu tidak terlepas dari Kabupaten Pasangkayu yang memiliki badan usaha yang cukup besar dengan pekerja yang banyak.
“Dari total 35.247 peserta PPU swasta terdaftar di Provinsi Sulawesi Barat, hampir separuh atau sekitar 17.077 peserta PPU berasal dari Kabupaten Pasangkayu,” sambungnya.
Yessi juga menyampaikan terkait dengan kewajiban pemerintah daerah yang belum terpenuhi dalam pembayaran iuran PBPU Pemda, diharapkan segera untuk melakukan pembayaran. Karena Program JKN saat ini sangat banyak diakses oleh masyarakat sehingga mempengaruhi biaya layanan kesehatan.
“Yang menjadi konsen BPJS Kesehatan saat ini karena penduduk meningkat, akses layanan juga semakin tinggi. Sehingga biaya layanan kesehatan juga ikut naik. Maka kami diminta untuk memastikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya,” ujar Yessi. (adv)
