POLEWALI, RADAR SULBAR –Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulbar tentang Pembinaan Jasa Konstruksi bakal menjawab keresahan kontraktor lokal.
Wakil ketua DPRD Sulbar H. Abdul Halim mengatakan, Ranperda ini dirancang mempersiapkan kontraktor lokal agar dapat bersaing dengan daerah lain.
“Diharapkan lahirnya perda ini akan ada payung hukum yang tentunya bisa lebih memaksimalkan penyediaan pengusaha lokal kita, baik dalam sektor pembangunan fisik maupun pembangunan jasa konstruksi lainnya,” ucap Halim dalam kunjungannya bersama Pansus Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi DPRD Sulbar, di Polewali Mandar, Jumat 22 Maret 2024.
Menurutnya, ranperda ini harus bisa memberi ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi kontraktor lokal
Ketua Pansus Taufiq Agus menambahkan, ranperda itu juga bakal merancang agar penyerapan tenaga kerja lokal menjadi prioritas.
“Diharapkan ranperda pembinaan jasa konstruksi dapat segera disusun demi kepentingan dan kemajuan masyarakat Sulawesi Barat,” ungkapnya.
Kepala dinas PU-PR Kabupaten Polman Husain Ismail menyambut kunjungan Pansus DPRD Sulbar. Menurutnya ranperda ini sangat dinantikan para pelaku jasa konstruksi yang ada di daerah, khususnya di Polman. Sebab salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah peluang kontraktor lokal dalam bersaing dengan kontraktor luar daerah. Itu dikarenakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak membatasi ruang dalam proses lelang.
“Contohnya bahwa pemerintah pusat lebih banyak mengarahkan kegiatan system lelang e-katalog yang membuat pelaku usaha kita belum siap. Dan juga terkait dengan kesedian sumber daya pelaku usaha jasa konstruksi kita yang masih lemah,” pungkasnya. (*)
