MAMUJU, RADAR SULBAR –Dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penyokong utama APBD di enam kabupaten di Sulbar. Untuk itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar Tjahjo Purnomo berharap Pemda dapat melakukan percepatan realisasi untuk TKD 2024.
Tjahjo membeberkan, TKD di Sulbar hingga 31 Januari 2024 mencapai Rp540,37 miliar atau 8,10 persen dari total alokasi TKD. Pendorong utama adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang terealisasi sebesar Rp166,52 miliar. Realisasi DAK Nonfisik terdiri atas dana BOS sebesar Rp143,66 miliar (1.919 sekolah; 248.244 sekolah), BOP PAUD sebesar Rp13,75 miliar (1.432 sekolah; 45.845 siswa), dan BOP Kesetaraan sebesar Rp 9,11 miliar (131 siswa; 10.977 sekolah).
Hanya saja, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu perhatian bersama sebab berdasarkan realisasi per 30 Januari 2024, realisasi kedua jenis TKD ini melambat.
Perlambatan realisasi DBH terjadi karena menurunnya realisasi khususnya pada DBH SDA Perikanan yang hanya mencapai Rp1,70 miliar. Hal ini sejalan dengan kondisi Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi Barat yang mengalami tren menurun sejak bulan Maret 2023 sehingga penerimaan DBH khususnya DBH SDA Perikanan ikut terkontraksi.
Sedangkan DAU berkontraksi disebabkan beberapa Pemda masih mempersiapkan pemenuhan dokumen syarat salur berupa laporan realisasi penyerapan anggaran dari DAU Specific Grant tahun 2023 yang dipergunakan sebagai salah satu syarat pengajuan permintaan penyaluran DAU Block Grant periode bulan Februari 2024.
Tjahjo mengatakan, meskipun ini baru awal tahun namun Pemda perlu memperhatikan batas waktu untuk pengajuan penyaluran setiap TKD.
“Perhatikan batas batas waktu, dan perlu ketelitian,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulbar, Bekti Wicaksono menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemda agar realisasi penyaluran TKD dapat berjalan sesuai target. (jaf)
