MAMASA, RADAR SULBAR — Ratusan warga Mamasa menggelar aksi demonstrasi menolak pergantian Pj Bupati Mamasa Yakub F Solon.
Ratusan warga yang terdiri dari beberapa aliansi berkumpul di rujab Bupati Mamasa pasca mengetahui Pj Bupati Mamasa Yakub F Solon akan diganti oleh Pj. Bupati Mamasa yang baru.
Salah satu masyarakat Mamasa, yang juga ketua LSM Lira, Boby Patalangi mempertanyakan ke Pj Gubernur dan Kemendagri alasan apa yang membuat Pj Bupati Mamasa Yakub F Solon diganti.
Boby Patalangi menegaskan pihaknya akan menduduki rujab Bupati Mamasa dan kantor Bupati Mamasa sampai Yakub F Solon dikembalikan.
“Dan kami akan terus melakukan aksi hingga Pj Yakub F Solon dikembalikan,” sebutnya.
Sementara, Koordinator Aksi Yahuda mengatakan aksi yang dilakukan adalah panggilan moral dari seluruh masyarakat.
“Karena kita tidak mau Mamasa yang punya budaya dikotori oleh orang tertentu. Sehingga kami menginginkan menuntut keadilan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, masyarakat Mamasa dengan berbagai komunitas yang ada, menolak pergantian Pj. Bupati Mamasa.
“Kami juga berupaya untuk tidak dilakukan pergantian esok hari. Agar Mamasa tidak tercederai oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” sebutnya.
Ia menambahkan, pihaknya mulai hari ini akan menduduki rujab Bupati Mamasa.
Kemudian, sekira pukul 15.20 massa bergerak dari rujab Bupati Mamasa menuju ke simpang lima kota Mamasa melakukan aksi unjuk rasa.
Saat Pj. Bupati Mamasa Yakub F Solon melintas dari rujab Bupati Mamasa massa meblokade mobil dan melarang Yakub F Solon meninggalkan rujab Bupati Mamasa.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Mamasa, David Bambalayuk menyampaikan selaku pimpinan Dewan menyambut baik pergantian Pj. Bupati Mamasa sebagai orang netral yang diurus dari pusat.
“Karena kondisi Mamasa ditubutuhkan pemimpin yang netral dalam rangka menghadapi pileg dan pilkada tahun 2024 mendatang,” kata David.
Ia menambahkan, siapaun yang diutus presiden dalam hal ini Mendagri yang bukan utusan partai, pihaknya tentu berterimakasih.
“Karena tidak akan ada tekanan kepada masyarakat, dan OPD untuk memilih salah satu partai atau oknum yang mengusung,” sebutnya.
Iapun menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan DPRD kedepannya, untuk melanjutkan pemerintahan sampai terdapat bupati defenitif.
Ia menambahkan, adapun jika ada oknum yang menolak Pj Bupati Mamasa minta pihak keamanan berlaku tegas.
“Karena apanya yang mau ditolak sementara orang belum bekerja,” tambahnya. (r4/sol)
