MAMUJU, RADAR SULBAR –Pemprov Sulbar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 Pemprov Sulbar, di Graha Sandeq, Kamis 4 Januari 2024.
Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh mengharapkan tim penyusun menggunakan pendekatan Sosiologis, Spiritualitas dan Religiusitas.
Pendekatan sosiologis berarti memperhatikan perubahan-perubahan nyata di suatu wilayah. Menurutnya, penting melakukan pendekatan terhadap perkembangan peradaban yang terjadi di masyarakat mulai dari peradaban 1.0 hingga peradaban 5.0.
Lebih lanjut, Sestama BNPP ini menjelaskan, Peradaban 1.0 mencerminkan masyarakat yang berburu untuk bertahan hidup atau masyarakat nomaden, masih bergantung pada alam. Sementara peradaban 2.0, yaitu farming, masyarakat mulai bertani, beternak sehingga terbentuk komunitas atau kelompok. Lanjut peradaban 3.0 yaitu masyarakat industri yang mulai mengenal kota baru, profesi, spesialisasi kerja. Kemudian 4.0 dimana masyarakat mulai ketergantungan terhadap teknologi serta arus informasi yang bergerak sangat cepat.
Masuk ke peradaban 5.0 masyarakat ke arah teknologi yang sangat canggih, interkoneksi yang lebih dalam antara manusia dan mesin, serta penekanan pada keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Ini melibatkan integrasi yang lebih kuat antara kecerdasan buatan, teknologi wearable, Internet of Things (IoT), dan berbagai bidang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih terhubung dan berkelanjutan secara global.
“Perkembangan ini masukkan dalam RPJPD. Yang sulit bagi kita adalah ketika masih ada masyarakat 1.0 dan susah ada masyarakat yang masuk 5.0,” ucap Zudan
Kedua di dalam RPJPD memuat nilai Spritualitas dan Religiusitas, mencakup didalamnya bagaimana masyarakat memegang prinsip Mellete diatonganan dan Malaqbi.
Jelasnya, kata Zudan, RPJPD diharapkan membuat masyarakat sejahtera dan bahagia. Tolak ukurnya masyarakat mengucapkan terima kasih setelah disurvei setiap lima tahun.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris menambahkan, RPJPD nantinya menjadi rujukan kedepan sehingga penting menghadirkan berbagai komponen. Terkait forum konsultasi yang sedang dilaksankan harus memperhatikan tiga poin.
Pertama adanya dialog atau tukar menukar informasi antara pihak-pihak berkepentingan. Kedua adanya perumusan yang disepakati, “saya melihat dengan 7 misi, ini harus dikritisi secara konstruktif. Jangan cuma mencegah namun tidak menyiapkan alternatif yang kira kira bisa menjadi sampelmentasi,” ucap Idris.
Selain itu, Dokumen RPJPD juga harus terkait dengan dokumen sebelumnya dan aktor aktor masa depan. Ketiga adanya kesinambungan kebijakan makro nasional.
“Pastikan jangan sampai kita berdiskusi tpaintidak mengenai apakah sudah sesuai dengan kebijakan nasional termasuk RPJMN dan isu isu nasional wajib dijalankan pemerintah di tingkat provinsi,” ungkapnya. (jaf)
