MAMUJU, RADAR SULBAR –Masih banyak pekerjaan yang belum selesai pada 2023, Disisi lain pemerintah provinsi Sulbar diperhadapkan dengan kondisi fiskal sangat minim..
Untuk itu, PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh berharap kerjasama seluruh pihak bersama-sama mengawal program 2024, kuncinya adalah bekerja dengan skala prioritas.
Salah satu upaya dilakukan, lanjut Zudan adalah, menghadirkan APBD sehat dengan menutupi defisit dalam APBD 2024. Dengan harapan penyelenggaraan APBD tahun berikutnya dapat dikelola lebih maksimal.
Hal itu disampaikan PJ Gubernur pada Rilis Akhir Tahun Kinerja Pemprov Sulbar Tahun 2023, di Aula Marasa Corner Komplek Kantor Gubernur Sulbar, Minggu 31 Desember 2023.
Pada kegiatan itu disampaikan sejumlah program yang dikerjakan selama 2023 telah dipaparkan, yakni capaian delapan prioritas provinsi, yakni Tuntaskan Penanganan Masalah 4+1 Sulbar, mendorong OPD agar lebih dekat dengan Masyarakat, Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik, Branding Dan Marketing Provinsi Sulbar, Digitalisasi Sistem Pemerintahan, Percepatan Satu Data Sulbar Menuju Satu Data Indonesia, Reformasi Birokrasi dan Kebijakan berdampak langsung pada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur konektivitas daerah dan perkuat mitigasi bencana.
Menurutnya, perlu dipahami masyarakat adalah kondisi fiskal daerah yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk menuntaskan semua yang diharapkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah menitikberatkan kebijakan pada program prioritas.
“Kita perlu bekerja dengan skala prioritas, APBD kita sangat kecil,” ucap Zudan.
“2024 ini perlu apa lagi, bagaimana membuat masyarakat sejahtera dan bahagia? Yang kita lakukan adalah menyelesaikan utang-utang sehingga saya mohon maaf, bantuan ke masyarakat tidak sebanyak tahun 2023. Ini karena kami berkomitmen membangun APBD sehat. Sehingga APBD 2024 adalah apbd yang betul betul rill yang bisa dilaksanakan.
Sehingga 2025. Gubernur definitif tidak perlu memikirkan. Utang utang dimasa lalu,” kata Zudan.
Untuk dapat menjalankan program dengan kondisi fiskal terbatas, dibutuhkan peran seluruh pihak, termasuk peran media dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rencana program pemerintah. (jaf)
