MAMUJU, RADAR SULBAR — Setelah asistensi dari Kemendagri akhirnya rancangan APBD Sulawesi Barat 2024 disahkan secara Paripurna di DPRD Sulbar, Jumat 29 Desember 2023.
Disepakati besaran APBD Rp1,8 Triliun, berkurang 284 miliar dari APBD 2023.
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, menuturkan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam merasionalkan dan menekan angka defisit. “Yah mau tidak mau banyak program terpaksa tidak dapat terakomodir pada APBD kita tahun depan,” ungkapnya.
Ditengah keterbatasan anggaran tersebut, berharap pemerintah provinsi bijak dalam realisasi program. Politisi Partai Demokrat itu, mengharapkan pemprov Sulbar dapat menunjukkan komitmennya mendahulukan kepentingan rakyat.
“Besar harapan kami sebagai wakil rakyat yang mengemban amanat rakyat di DPRD, sekiranya apa yang menjadi kesepakatan kita pada Struktur APBD dapat memenuhi komitmen bersama pada rakyat. Misalnya pada realisasi program, kita berharap jangan nanti dipenghujung tahun baru giliran rakyat,” terangnya Jumat Malam tadi.
Tak hanya itu, menurut politisi perempuan ini, Kita memahami bersama, ditengah upaya pemerintah keluar dari sejumlah persoalan yang melilit Sulawesi Barat seperti stunting, disaat bersamaan pula ada iring-iringan ekspektasi publik Sulawesi Barat terhadap sejumlah persoalan lain yang dianggap lebih urgen ketimbang membicarakan stunting.
“Misalnya realitas ditengah masyarakat itu yang bagi mereka urgent untuk diselesaikan adalah tingginya harga kebutuhan bahan pokok, sulitnya lapangan kerja dan infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai. Tiga poin ini mungkin ada yang menilai kelihatannya sederhana. Tetapi kalau tiga poin ini tak ada atensi kesana, yah jangan salahkan juga masyarakat bila mereka juga tampak tidak percaya pada isu stunting yang dicanangkan pemerintah. Bagaimana mereka mau makan yang bergizi kalau pendapatan tidak ada, bagaimana mereka mau membeli makanan yang baik kalau harganya mahal. Dan bagaimana mereka akan menjangkau informasi tentang pola hidup sehat kalau akses dan layanan edukasi mereka terhalang infrastruktur jalan dan jembatan yang malah mengancam nyawa mereka. Jadi penting untuk melihat kondisi real masyarakat agar kita kesannya tak memaksakan isu agar program dinas berjalan,” tegasnya.
Olehnya, mantan Ketua DPRD Mamuju ini mengharapkan pemerintah provinsi bisa lebih serius mengurusi rakyat. “Kita meski tuntas menjawab atas isu-isu yang dilontarkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat diruang publik dengan dalil data-data bila kita tak ingin dianggap melakukan pembenaran atas kerja-kerja yang tak serius memenuhi kebutuhan dasar yang paling dirasakan saat ini oleh masyarakat,” pungkasnya.(jaf)
