MAMUJU, RADAR SULBAR –Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar melakukan media Breafing perkembangan realisasi APBN per November 2023, di Kantor Sementara DJPb Sulbar, Rabu 27 Desember 2023.
Kepala Kanwil DJPb Sulbar Tjahjo Purnomo menyampaikan pendapatan tercapai Rp973.62 milar atau 83.16 persen per November 2023. Sedangkan belanja negara sebesar Rp9,27 triliun meningkat 6,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pada sisi pendapatan, sektor pajak mengalami perlambatan. Namun Kanwil DJPb optimis sebab melihat potensi setoran pajak tersebut akan maksimal psa akhir tahun 2023.
“Kontraksi sektor pajak lebih kecil, terdapat perlambatan pada penyerapan pajak. Namun biasanya dikejar di Desember ini. Realisasi 83 persen semoga Desember bisa terkejar,” ucap Tjahjo.
Dia menguraikan, sektor utama penerimaan perpajakan neto terjadi peningkatan pada bulan November 2023. Sektor yang menyumbang kontribusi terbesar pada pertumbuhan penerimaan perpajakan neto, yaitu pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 54,47 persen.
Lanjut Tjahjo, Kinerja kumulatif sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib menempati posisi tertinggi dengan pencapaian sebesar 20.20 persen. Penerimaan pajak dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 18,11 persen dibandingkan Oktober 2023.
Selanjutnya, kontribusi penerimaan dari sektor Industri Pengolahan sebesar 12.23 persen dan disusul dengan sektor Pertanian, Kehutanan. dan Perikanan sebesar 11,01 persen.
Perkembangan penerimaan dari sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi yang cukup dalam. Penerimaan yang terealisasi sebesar Rp5,29 miliar atau terkontraksi 46,46 persen dibandingkan Oktober 2023. Di sisi lain, subsektor Industri Makanan dan Minuman tetap stabil memberikan kontribusi paling besar dengan realisasi sebesar Rp5,23 miliar atau sebesar 98,87 persen dari total penerimaan perpajakan sektor Industri Pengolahan.
“Penerimaan, hampir seluruhnya adalah sektor pengelolaan makanan,” pungkasnya.
Untuk sisi belanja peningkatan terbesar terjadi pada belanja bantuan dan sosial sebesar 47,87 persen atau senilai Rp5.94 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja bansos digunakan untuk bantuan pendidikan tinggi pada STAIN Majene sebesar Rp5,82 miliar serta bantuan pendidikan dasar dan menengah di lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp117 juta.
Selanjutnya, belanja barang meningkat 28,39 persen dari Rp1,04 triliun pada November 2022 menjadi Rp1,33 triliun pada November 2023. Peningkatan ini disebabkan karena adanya Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa – Majerne TA 2022-2023 ( Multi Years Contract) Rp84 91 Pie Pasca Compa Majendan Rekonstr R932.88 Kantor DPRD Provinsi Bat Pekintaan Konsual i Maria Majene sebesar Rp32,88 miliar pada Pelaksanaan Bean Provinsi Sulawesi Barat
Realisasi belanja modal pada November 2023 meningkat 9.64 persen jika dibandingkan dengan November 2022, Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pembangunan Bendungan Budong Budang Kabupaten Mamuju Tengah pada SNVT Pembangunan Bendungan Sulawangdong Paket Preservasi Jalan Batis Kabupaten Majene-Mamuju Katukku (MYC SBSN) Dada PJN Wiliyah | Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp83.90 miliar, dem Paket Preservasi Jalan Surumana (Batas Sulawesi Tengah) – Pasangkayu-Baras – Karossa (MYC) pada PJN Wilayah il Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp44,05 miliar.
Sedangkan realisasi belanja pegawai meningkat 6.27 persen dari tahun anggaran sebelumnya karena terdapat penambahan jumlah pegawai, PPPK, dan penambahan pagu belanja pegawai pada beberapa satker.
Untuk belanja Transfer ke Daerah naik 3 persen dibandingkan November 2022. Realisasi TKD yang tumbuh positif, hanya saja menjadi catatan sebab masih ada dua jenis TKD yang belum maksimal, yakni DBH sawit dan Insentif daerah. Sehingga Kanwil DJPb berharap hal itu menjadi perhatian Pemda mengingat dua jenis TKD ini sangat memberi dampak kepada masyarakat.
“Ini bisa mendorong peningkatan aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Kakanwil. (jaf)
