POLEWALI, RADAR SULBAR — Tak dilibatkan dalam panitia seleksi (Pansel) lelang 10 Jabatan Tinggi Pratama (JTP) Pemkab Polman. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Polman Bebas Manggazali mempertanyakan transparasi hasil assesment yang dilakukan Pansel JPT Pemkab Polman.
Sebelumnya Pemkab Polman mengadakan lelang 10 JPT yakni Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3KBP2A), Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian, Kepala Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Direktur RSUD Polman.
Dalam lelang PJT ini Pemkab Polman membentuk Pansel yang diketuai Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Gufran Darma Dirwan serta empat anggota Pansel yakni Dosen Unsulbar, DR Burhanuddin, Asisten Ekonomi Pembangunan Sukirman Saleh, Inspektur Inspektorat, Ahmad Saifuddin dan perwakilan tokoh masyarakat Kallang Marzuki.
Bebas Manggazali mengungkapkan di daerah lain, sekertaris kabupaten selaku ketua Baperjakat yang menjadi ketua Panselnya. Ia mengaku walaupun menjabat Sekkab tapi sangat minim informasi terkait lelang JTP tersebut. Bahkan hasil seleksi yang dilakukan sampai saat ini belum diketahui seperti apa hasilnya. Kemudian penilaiannya seperti apa karena Pansel tidak terbuka ke publik menyampaikan hasilnya.
“Kepala BKPP pernah sekali menyampaikan akan ada assesment untuk rotasi jabatan eselon II. Tetapi hanya itu penyampain dan beberapa waktu kemudian saya kaget ada beberapa yang datang meminta rekomendasi. Saya tidak tahu prosesnya lagi,” jelas Bebas Manggazali saat ditemui di kediamannya, Jumat, 8 Desember.
Lanjutnya, Ia tak mengetahui seleksinya dilaksanakan dimana. Kerjasama yang terlibat dalam proses seleksi juga selaku Sekkab tidak mengetahuinya. Paling diharapkan oleh masyarakat kata dia adalah transparansi nilai bisa melihat langsung hasilnya.
“Beberapa jabatan yang kosong bisa terisi dan kita berharap nilainya dapat diumumkan secara transparan. Sehingga terlihat siapa yang layak untuk menduduki jabatan sesuai assesment yang sudah dilaksanakan,” tutur Bebas.
Ia mengungkapkan sampai saat ini belum mendapat informasi hasil assesment yang dilaksanakan Pansel. Karena sejak awal dan meskipun sebagai bagian dari sistem namun tidak dilibatkan. Ia menyerahkan masyarakat memberikan penilaiannya sendiri.
“Kalau di daerah lain itu Sekkab ketua pansel tapi kita tidak tahu di Polman ini. Apakah ada SOP baru yang keluar atau ada aturan baru dari pusat tetapi biasanya itu Sekkab terlibat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan pentingnya transparasi hasil seleksi diumumkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melihat pejabat yang ikut seleksi benar-benar sudah tepat menduduki suatu jabatan.
Terpisah Kepala BKPP Polman Alimuddin yang dikonfirmasi terkait tidak dilibatkannya Sekkab dalam proses lelang PJT. Ia enggan untuk memberikan keterangan terkait masalah tersebut termasuk hasilnya. (arf/mkb)
