MAMUJU, RADAR SULBAR –Pemerintah mendorong BPJS Kesehatan agar mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat di provinsi Sulbar.
Hal itu disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat melakukan audiensi dengan Deputi Direksi Wilayah IX, Yessi Kumalasari.
Menurut Idris pentingnya strategi baru dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat, tentunya dengan menjaga coverage dari kepesertaan itu sendiri.
“Strategi kedepan, adalah berkaitan dengan kualitas. Karena kita tahu derajat level kesejahteraan mempengaruhi kualitas layanan. Sehingga kehadiran stakeholder dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam membangun kualitas layanan secara menyeluruh,” ujar Idris.
Dia mencontohkan di Rumah Sakit Umum Provinsi Sulbar yang sebelumnya belum ada sarana katerisasi jantung (cath lab), alat kemoterapi (chemoport) dan peralatan hemodialisa dituntut untuk tersedia di Sulbar. Untuk memenuhi fasilitas kesehatan itu maka peran dari berbagai pihak sangat siperlukan.
“Pemerintah Provinsi Sulbar siap mendukung dan menyusun strategi sesuai dengan local needs kita,” kata Idris.
Idris juga mengapresiasi perkembangan Program Jaminan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya BPJS Kesehatan bukan hanya sebagai mitra penting, tapi sebagai lokomotif percepatan membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“BPJS kesehatan sebagai Lokomotif percepatan IPM, karena indikator paling banyak ada pada sektor kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.
Selanjutnya, Deputi Direksi Wilayah IX, Yessi Kumalasari menyambut dukungan Pemerintah Provinsi Sulbar, utamanya dalam mendorong peningkatan cakupan kepesertaan di Sulbar. Dijelaskan, cakupan kepertaan telah dilakukan penghitungan bersama tim. Hingga dengan posisi terakhir di bulan Oktober 2023, Kepesertaan JKN sudah 100 persen, dengan denominator semester II tahun 2022.
“Selamat untuk Provinsi Sulbar, karena secara agregat sudah 100 persen dengan capaian UHC nya. Meskipun secara detail jumlah cakupan tersebut ada peserta yang nonaktif. Sehingga prosentase keatifan penduduk Sulbar diangka 82,32 persen,” jelas Yessi.
Soal peningkatan kualitas layanan, kata Yessi, itu juga sejalan dengan langkah dari BPJS Kesehatan. Disampaikan peningkatan kualitas layanan program JKN dapat terlihat dari implementasi janji layanan JKN yang ada pada setiap fasilitas kesehatan. Melalui implementasi Janji Layanan JKN, Yessi mengharapkan layanan dapat lebih mudah, cepat dan setara.
“Sehingga setiap rumah sakit di tanah air baik milik Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun swasta yang melayani pasien BPJS Kesehatan memiliki standar yang baik,” paparnya. (*)
