MAMUJU, RADAR SULBAR –Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar kembali merilis perkembangan APBN 2023 Provinsi Sulbar, Kamis 30 November 2023.
Kepala Kanwil DJPb Sulbar Tjahjo Purnomo menyampaikan, Kinerja APBN 2023 per 30 Oktober 2023 masih terjaga. Terlihat dari sisi belanja negara menunjukkan tren pertumbuhan positif. Meski begitu perlu dilakukan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian regional.
Disebutkan dua jenis belanja APBN Sulbar, yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD). Realisasi BPP yang pencairannya dilaksanakan oleh KPPN Mamuju dan KPPN Majene hingga 30 September 2023 mencapai Rp2.32 triliun atau 62,12 persen dari pagu BPP sebesar Rp3,73 triliun, Terjadi peningkatan signifikan pada realisasi Belanja Bantuan Sosial yang naik 39,11 persen dari Rp3, 17 miliar menjadi Rp4,41 miliar pada September 2023,
Kenaikan ini disebabkan adanya pembayaran bantuan pendidikan pada STAIN Majene sebesar Rp4,33 miliar. Selain Belanja Bantuan Sosial, peningkatan kedua terbesar terjadi pada Belanja Barang yang naik 23,87 persen dari Rp792,70 miliar menjadi Rp981,92 miliar.
“Peningkatan belanja barang disebabkan oleh pekerjaan konstruksi rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pasca gempa Mamuju-Majene TA 2022-2023 (MYC) Rp10,18 miliar pada satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, serta Paket Peningkatan Struktur Jalan Trans Sulawesi Baras-Kapaha-Balanti- Motu Rp3,09 miliar pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulbar.,” terang Tjahjo Purnomo
Pada Belanja Modal juga terjadi peningkatan sebesar 5,89 persen dari Rp442,62 miliar menjadi Rp468,68 miliar pada September 2023.
“Kinerja positif ini terutama didukung dari realisasi Kementerian PUPR didominasi oleh Paket Preservasi Jalan Bts Kab. Majene – Mamuju – Kalukku (MYC SBSN) PJN Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp12.07 miliar, Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebesar Rp4,98 miliar, dan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi sebesar Rp4,89 miliar,” ungkapnya.
Sedangkan pada Belanja Pegawai terjadi peningkatan sebesar 7,10 persen dari Rp805,27 miliar menjadi Rp862,46 miliar pada September 2023.
“Peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah pegawai dan PPPK sehingga menambah realisasi Belanja Pegawai” tambahnya
Untuk Belanja Transfer Ke Daerah (TKD), mencapai Rp4,78 triliun. Jenis TKD yang mengalami perubahan antara lain DAK Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen. Begitupun DAK Non Fisik tumbuh sebesar 22,64 persen
Hanya saja, TKD yang yang mengalami perlambatan adalah DBH karena belum dipenuhinya dokumen salur berupa BAR Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah khusus DBH PPh dan PBB.
Sementara DAU beberapa pemda di Sulawesi Barat yang belum mengajukan atau menerima penyaluran DAU Specific Grant pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum.
Untuk Dana Desa terkontraksi karena terdapat beberapa Desa yang belum mengajukan permintaan penyaluran Tahap II khususnya pada Desa berstatus Mandiri dan terdapat 1 Desa berstatus gagal salur, serta masih terdapat 19 Desa yang belum mengajukan permintaan penyaluran BLT Desa Triwulan III.
Kakanwil DJPb juga mengingatkan jika Sulbar mendapat tambahan alokasi DBH Sawit pemda se-Sulbar sebesar Rp41,87 miliar dan Insentif Fiskal untuk pengendalian inflasi pada Kabupaten Mamuju sebesar Rp10,18 miliar.
“Diharapkan tambahan DBH dan Insentif fiskal ini dapat segera dimanfaatkan dengan memenuhi dokumen syarat salur. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan TKD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Sulawesi Barat,” tutup Tjahjo Purnomo. (jaf)
